KULONPROGO, 26-4-2018: Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso menyerahkan alat penggilingan padi untuk warga di Desa Tawangsari dan Talangsari, Kulonprogo, sebagai kelanjutan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya melepaskan ketergantungan petani kepada tengkulak.

“PKBL di Desa Tawangsari dan Talansari binaan Pegadaian ini merupakan program lanjutan dari tahun lalu. Setelah kami berikan alat pengeringan padi pada 2017 dan saat ini Pegadaian berikan alat penggilingan padinya, sehingga diharapkan para petani mulai bisa melepaskan diri dari tengkulak,” jelas Sunarso saat penyerahan alat penggilingan kepada Kepala Desa Tawangsari, Sigit Susetya, Kamis (26/4). 

Dia menjelaskan, selama ini para petani di desa Tawangsari mempunyai ketergantungan pada tengkulak untuk membiayai produksi mereka di musim tanam. Akibatnya panen harus dijual kembali kepada tengkulak dengan harga yang tidak fair dan petani harus mengembalikan pinjaman mereka.

Kehadiran Pegadaian di kedua desa di Kulonprogo ini seiring dengan program BUMN Hadir untuk Negeri.  Sementara itu, data Dinas Pertanian dan PanganKulonprogo menunjukkan bahwa produksi padi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencapai 121.210 ton dengan luas tambah tanam seluas 18.938 hektare dan luas panen 19.425 hektare pada 2017.

Sunarso yang juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)  menjelaskan permasalahan awal, para petani di Kulonprogo memiliki kebiasaan tergantung pada tengkulak untuk biaya produksi di musim tanam. Akibatnya hasil produksi panen harus dijual sebagian ke tengkulak untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

“Posisi petani tidak punya daya tawar. Apabila saat panen di musim hujan, gabah tidak bisa kering dan akhirnya mudah menjamur. Oleh sebab itu tahun lalu Pegadaian memberikan bantuan berupa alat pengering gabah sehingga pengeringan tidak tergantung pada cuaca,” tambahnya.

Sunarso berharap dengan adanya alat pengeringan dan penggilingan dikedua desa binaan Pegadaian maka para petani memiliki posisi tawar yang baik dan memperoleh harga yang fair, sehingga memiliki nilai tambah dan menjualnya dalam bentuk beras dan penghasilan petani menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Sunarso juga mensosialisasikan produk Rahn tanah (konsep gadai syariah dengan akad qardh rahn) sehingga petani tidak perlu lagi tergantung kepada tengkulak. Produk ini merupakan produk mikro dengan bunga yang sangat rendah sehingga tidak akan membebani para petani. “Kami memberikan  memberikan solusi biaya produksi saat musim tanam. Kami  juga menyediakan program rahn tanah, dimana petani bisa menggadaikan sertifikat tanah untuk modal. Jadi petani tidak bergantung pada tengkulak. Mereka bisa menggadaikan dan meminjam dana sesuai kebutuhannya.”

Sebagai daerah pertanian penghasil padi yang subur, petani di kedua desa ini menghadapi persoalan kesenjangan harga gabah basah dengan gabah kering yang menyebabkan disparitas (perbedaan) harga yang relatif tinggi. Kondisi ini membuat hasil panen mereka tidak memberikan pendapatan yang wajar sesuai jerih payah yang dilakukan.

Kepala Desa Tawangsari Sigit Susetya menyambut gembira PKBL Pegadaian di kedua desa tersebut. Karena selama ini banyak petani mengalami kesulitan keuangan ketika musim tanam tiba. Kondisi tersebut menjadi celah kepada tengkulak untuk memberikan pinjaman untuk membeli bibit, pupuk, dan biaya pengolahan tanah lainnya.

“Ini seolah menjadi jebakan karena saat panen para petani mau tidak mau menjual padi hasil panen kepada mereka. Apalagi jika saat panen terjadi pada musim penghujan. Gabah sulit kering, jika disimpan terlalu lama maka gabah akan menghitam dan busuk. Akibatnya petani tidak punya daya tawar yang kuat terhadap tengkulak,” jelas dia.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan program gadai sertifikasi tanah bertujuan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan bukan mengajarkan untuk terjerat utang. "Saya mau menambahkan bahwa jangan ada yang berpikir, kita keluarkan sertifikat buat masyarakat supaya mereka jadi terjerat utang. Justru ini membebaskan masyarakat dari rentenir, memudahkan mereka," ujarnya di Jakarta.

Editor: Administrator 3