JAKARTA – SDA menyumbang sebagian besar perekonomian Indonesia. Lebih dari 27 persen PDB Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan, utamanya pada komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam. Tanpa manajemen SDM yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi GRK. Untuk itu, sistem penilaian SDA menjadi sangat krusial dan penting untuk menggabungkan aset-aset SDA di atas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada 2013, Kementerian PPN/Bappenas bersama Bank Dunia, BPS, dan Kementerian Keuangan membentuk Indonesia Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (I-WAVES) untuk mendukung sistem Natural Capital Accounting (NCA) Indonesia dan mendorong kolaborasi lintas kementerian dalam mengembangkan neraca SDAyang memenuhi System of Environmental and Economics Account (SEEA). Program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya berbagai pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan mereka, dan menjadikan NCA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi. “I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini. Kerangka kerja PRK ini menjadi tools untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kami harapkan ke depannya, coverage dari WAVES project dapat ditambah lagi. Karena negara kita negara kepulauan, kita ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef dan sea crest yang ada. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.
Program Waves Indonesia Dukung Sistem Penilaian Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Berkelanjutan
JAKARTA – SDA menyumbang sebagian besar perekonomian Indonesia. Lebih dari 27 persen PDB Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan, utamanya pada komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam. Tanpa manajemen SDM yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi GRK. Untuk itu, sistem penilaian SDA menjadi sangat krusial dan penting untuk menggabungkan aset-aset SDA di atas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada 2013, Kementerian PPN/Bappenas bersama Bank Dunia, BPS, dan Kementerian Keuangan membentuk Indonesia Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (I-WAVES) untuk mendukung sistem Natural Capital Accounting (NCA) Indonesia dan mendorong kolaborasi lintas kementerian dalam mengembangkan neraca SDAyang memenuhi System of Environmental and Economics Account (SEEA). Program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya berbagai pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan mereka, dan menjadikan NCA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi. “I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini. Kerangka kerja PRK ini menjadi tools untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kami harapkan ke depannya, coverage dari WAVES project dapat ditambah lagi. Karena negara kita negara kepulauan, kita ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef dan sea crest yang ada. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.
Publisher