Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang penting di seluruh wilayah Asia Tenggara, dengan kapasitas populasi negara yang mewakili 40% dari total populasi ASEAN, di samping dukungan sumber daya alam yang melimpah dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Struktur sosial Indonesia yang besar dalam hal potensi pasar, serta tersedianya potensi tenaga kerja terampil dalam jumlah besar menjadi magnet bagi investor asing untuk menanamkan modalnya.

Baru-baru ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari seluruh negara dalam hal kemudahan berbisnis atau ease of doing business dalam Indeks Kemudahan Berbisnis 2018. Sebagai anggota dari negara G20, Indonesia juga berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk wilayah Asia. Tak hanya itu, lembaga pemberi rating internasional seperti Standard & Poors, dan Moody’s juga telah memberikan peringkat investment grade berkat kinerja positif ekonomi Indonesia

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, secara umum Indonesia tengah menikmati kemajuan ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas industri, tetapi juga proses perubahan kebijakan investasi yang sejauh ini dianggap ramah terhadap penanaman modal asing. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per kuartal pertama 2017, sebanyak 60% dari keseluruhan investasi di Indonesia merupakan penanaman modal asing yang jumlahnya mencapai US$ 7,3 miliar. Dari jumlah tersebut, asal modal yang masuk ke Indonesia masih didominasi dari negara-negara Asia, termasuk di antaranya dari Taiwan yang jumlahnya terus meningkat secara bertahap. Per kuartal ketiga 2017, realisasi investasi Taiwan di Indonesia sebesar US$ 41,3 juta di 99 proyek (data BKPM)1 , sementara data YTD September 2017 mencatat sebesar US$336 juta.

Pemerintah terus memacu peningkatan arus investasi dari Taiwan ke Indonesia, sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam konteks kebijakan investasi, keterbukaan menjadi semangat utama dalam kebijakan ekonomi Indonesia dimana investasi ke Indonesia telah menjadi pola tersendiri bagi investasi Taiwan ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan kebijakan New Southbound Policy yang menjadi garis kebijakan luar negeri utama Pemerintah Taiwan saat ini.

Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa revitalisasi ekonomi menjadi prioritas utama saat ini. Terdapat empat fokus utama pada pelaksanaan New Southbound Policy antara lain ekonomi dan kerjasama perdagangan, pertukaran bakat, berbagai sumber daya, dan konektivitas regional. Kebijakan ini juga menawarkan sejumlah kerjasama di beberapa bidang, seperti teknologi, kesehatan, agrikultur, dan bidang lainnya, terutama untuk meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral dengan ASEAN, yang menjadi pasar terbesar kedua Taiwan untuk pasar ekspor dan tujuan investasi.

Investasi Taiwan di Indonesia

Dalam lingkup ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menikmati surplus perdagangan dengan Taiwan. Pada 2016 surplusnya mencapai US$1,55 miliar, sementara negara ASEAN lainnya defisit2 . Pada periode Januari - April 2017, kinerja perdagangan Indonesia dengan Taiwan mulai membaik dengan meningkatnya ekspor secara keseluruhan sebesar 18,62% dan khusus untuk ekspor nonmigas bertumbuh sebesar 1,33%.

Selama lima tahun terakhir realisasi investasi Taiwan mencapai US$1,6 miliar, dimana pada tahun 2016 investasi Taiwan mencapai US$108 juta, atau meningkat 9,3% dari tahun sebelumnya. Sementara data Financial Times pada Februari 2016, total Outward Investment Taiwan ke Indonesia berada pada di posisi ketujuh dengan total investasi sebesar US$1,5 miliar.

BKPM mengidentifikasi minat investasi Taiwan senilai US$3 miliar, sekitar Rp 41,7 triliun untuk sektor industri petrokimia, baja, dan perkapalan. Hal ini sejalan dengan fokus pengembangan ekonomi pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi 15, yang difokuskan pada pengembangan industri logistik nasional. BKPM mendorong investor Taiwan untuk merealisasikan komitmen investasi sesuai rencana lewat pembangunan industri semikonduktor, kimia, komunikasi, dan mesin di Indonesia. Di satu sisi, BKPM juga akan terus memberikan kemudahan layanan perizinan investasi, salah satunya adalah layanan izin 3 jam.

BKPM mengidentifikasi minat investasi Taiwan senilai US$3 miliar, sekitar Rp 41,7 triliun untuk sektor industri petrokimia, baja, dan perkapalan. Hal ini sejalan dengan fokus pengembangan ekonomi pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi 15, yang difokuskan pada pengembangan industri logistik nasional. BKPM mendorong investor Taiwan untuk merealisasikan komitmen investasi sesuai rencana lewat pembangunan industri semikonduktor, kimia, komunikasi, dan mesin di Indonesia. Di satu sisi, BKPM juga akan terus memberikan kemudahan layanan perizinan investasi, salah satunya adalah layanan izin 3 jam.

Target Pembangunan Infrastruktur Logistik

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target pembanguan infrastruktur untuk periode 2016-2019 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionnal (RPJMN). Berbagai proyek pembangunan infrastuktur difokuskan pada pembangunan industri logistik dan energi, yang meliputi :

• Konsep tol laut sebagai sarana untuk mendukung Indonesia menjadi poros maritime dunia –membangun 24 pelabuhan laut baru, meningkatkan jumlah kapal besar (kargo, kapal transportasiutama, kapal penyebrangan), dan pembangunan 60 pelabuhan penyebrangan.• Meningkatkan konektivitas melalui instrastruktur transportasi udara – membangun 15 bandaraudara, membangun fasilitas kargo udara di 6 lokasi, meningkatkan jumlah armada penerbangan.• Pembangunan transportasi perkotaan – membangun Bus Rapid Transit (BRT) di 29 kota,membangun Mass Rapit Transit (MRT) di 6 kota metropolis dan 17 kota besar.• Mengurangi biaya logistik dengan meningkatkan infrastuktur kereta api – membangun rel keretadi Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang mencakup 2.159 km rel kereta api antar kota dan1.099 km rel kereta api dalam kota.• Meningkatkan efisiensi transportasi lewat pembangunan dan pemeliharaan jalan – membangun2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol baru, dan merehabilitasi 46.770 km jalan yang sudah ada.

Target pembangunan infrastuktur tersebut dituangkan pula ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang ke-15 yang berfokus pada pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Diperkenalkan pada 15 Juni 2017, paket kebijakan ini ditujukan untuk membentuk roadmap industri logistik untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dimana 72% komponen terbesar dari logistik adalah ongkos transportasi.

Pemeringkat internasional Moody’s memperkirakan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 ini dapat memangkas defisit transaksi berjalan Indonesia secara bertahap ke depannya, serta meningkatkan daya saing dengan merampingkan serta menyederhanakan peraturan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi jumlah barang terlarang.

Dukungan Standard Chartered Bank Indonesia

Standard Chartered Bank (‘Bank’) sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas iklim bisnis guna menarik investasi asing ke dalam negeri. Untuk itu, Bank berkomitmen membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan membantu program-program pemerintah, termasuk mempromosikan potensi Indonesia di luar negeri. Hal ini sesuai dengan aspirasi Bank untuk menjadi bank internasional terbaik di Indonesia.

Dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan outlet di 69 negara, Bank memiliki jejaring yang luas di berbagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan fokus pada Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Sebanyak 67% jejaring global Bank berada pada jalur inisiatif One Belt One Road (OBOR), atau yang dikenal dengan Jalur Sutra Baru, yang digagas oleh pemerintah Cina untuk mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan konektivitas antar negara di Asia, Eropa dan Afrika. Inisiatif OBOR melibatkan 63% populasi dunia dan 29% dari produk domestic bruto (PDB) global.

Mendorong hubungan perdagangan merupakan salah satu agenda utama segmen bisnis Commercial Banking di SCBI. Sebagai bank dengan pengalaman lebih dari 150 tahun di Indonesia, SCBI memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Bank adalah bekerjasama dengan BKPM dalam secara aktif mempromosikan Indonesia di negara-negara dimana Bank beroperasi untuk mendorong investasi ke dalam negeri. Bentuk upaya yang dilakukan, salah satunya, adalah dengan menyelenggarakan forumforum pertemuan investor dengan menghadirkan lembaga-lembaga pemerintahan terkait. Selain itu, Bank juga membentuk tim ahli untuk membangun jaringan dan kerjasama bisnis internasional. Melalui Taiwan corridor, Bank mendukung pemerintah dengan menjembatani perusahaan-perusahaan berbasis Taiwan untuk meningkatkan investasi di Indonesia (baik yang sudah maupun merencanakan untuk melakukan investasi). SCBI yang memiliki footprints di Taiwan berkomitmen untuk membantu hal tersebut, terutama dari sisi pendanaan.

Tentang Standard Chartered

Kami adalah grup perbankan internasional terdepan, dengan dukungan lebih dari 84,000 orang staf serta rekam sejarah lebih dari 150 tahun di beberapa pasar dinamis di dunia. Kami melakukan kegiatan perbankan bersama masyarakat dan perusahaan untuk giatkan investasi, perdagangan, serta penciptaan kemakmuran di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Warisan dan nilai-nilai budaya kami tercermin melalui janji merek kami, yaitu Here for good.

Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Saham London dan Hong Kong, serta di Bursa Saham Nasional di India dan Mumbai.

Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank rmemiliki pengalaman lebih dari 150 tahun sejak memulai layanan pertama kali pada tahun 1863 lalu. Dengan dukungan 23 kantor cabang yang terletak di 8 kota besar di Indonesia dan jaringan di lebih dari 30,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered adalah salah satu bank internasional dengan rekam jejak terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki saham di PermataBank.

Editor: Administrator 3