KONTAN.CO.ID - Jakarta. Whatsapp akan menerapkan aturan baru terkait data pengguna. Aturan baru mengharuskan pengguna Whatsapp mengizinkan sejumlah data pribadinya disinkronkan dengan Facebook. Lalu, apakah pengguna Whatsapp harus menerima aturan baru atau berpindah ke aplikasi lainnya?

Sejumlah pengguna WhatsApp mulai mendapatkan notifikasi yang meminta persetujuan terkait kebijakan privasi dan aturan pelayanan baru dari WhatsApp. Notifikasi tersebut mengharuskan pengguna menyetujui kebijakan dan aturan layanan apabila ingin terus bisa mengakses aplikasi WhatsApp setelah kebijakan itu berlaku pada 8 Februari 2021 nanti.

Di media sosial, para pengguna Whatsapp mengungkapkan kekhawatirannya soal keamanan data dengan adanya kebijakan baru ini. Ada pula yang memilih untuk pindah aplikasi yang dianggap lebih aman.

Pemerhati Keamanan Siber sekaligus staf Engagement and Learning Specialist di Engage Media, Yerry Niko Borang, mengingatkan, penting untuk mempelajari aplikasi percakapan yang akan digunakan. "Penting untuk menyelidiki dan menelaah aplikasi chat yang aman melalui keterangan hak konsumen yg biasanya dicantumkan di bagian help atau website," ujar Yerry saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Menurut dia, sebagai konsumen, masyarakat harus waspada terhadap adanya perubahan kebijakan ini. "Ini juga menjadi tugas pemerintah untuk memproteksi data dan privasi warga," kata dia.

Baca juga: Soal kebijakan baru WhatsApp, Menkominfo angkat bicara

Yerry mengatakan, ada kekhawatiran, dengan perubahan kebijakan ini akan mengarah pada pengambilan data warga negara oleh entitas negeri lain tanpa bisa dicegah. Kebijakan privasi dan aturan layanan baru dari WhatsApp ini dinilainya memiliki potensi ancaman luas.

Misalnya, kekhawatiran data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan ekonomi, politik hingga keamanan. "Misalnya jika data-data ini dihubungan dengan data-data lain misalnya siapa yang suka produk spesifik. Siapa yang memiliki tendensi politik tertentu," ujar Yerry.

Bahkan, kata dia, suatu saat bisa saja data-data tersebut digunakan untuk memprediksi siapa yang akan memilih kandidat atau partai mana di masa depan. "Kasus Cambridge Analytica yang dengan bantuan Facebook berhasil memengaruhi pemilu Amerika khususnya dalam kenaikan Trump adalah contoh nyata bahaya ini," ujar dia.  

Editor: Adi Wikanto