KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) baru untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memastikan berbagai program prioritas berjalan lebih cepat dan terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan pada April 2026 membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. 

“Dalam rangka akselerasi program pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Presiden telah mengeluarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini bertugas mengakselerasi paket ekonomi, stimulus, serta program prioritas lintas kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga dalam konfrensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga: Satgas BLBI Berpotensi Diperpanjang, Menkeu: Masih Banyak Aset Tersisa

Ia menambahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani ditunjuk sebagai wakil ketua dalam satgas tersebut.

Menurut Airlangga, satgas akan bekerja secara strategis dan terintegrasi, tidak hanya menjalankan program tetapi juga melakukan monitoring, evaluasi, serta terobosan kebijakan untuk mempercepat implementasi di lapangan.

Untuk mendukung kinerjanya, satgas dibagi ke dalam lima kelompok kerja (pokja).

Pertama, perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (de-bottlenecking).

Ketiga, penguatan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas 3 Juta Rumah, Antisipasi Hambatan Pembiayaan

Keempat, penguatan perdagangan, kerja sama ekonomi, dan hubungan internasional.

Kelima, monitoring, evaluasi, serta pengelolaan anggaran.

“Hasil rapat tadi juga menghasilkan beberapa keputusan yang sudah kami laporkan kepada Presiden,” ungkapnya.

Salah satu langkah konkret yang diputuskan adalah pemberian insentif bagi industri petrokimia melalui pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5% menjadi 0%.