KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan layanan keuangan digital membuka peluang besar bagi industri fintech, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam perilaku keuangan masyarakat, terutama generasi Z. 

Kemudahan transaksi, tren belanja online, hingga layanan paylater dinilai dapat mendorong perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Direktur Pengembangan Bisnis PT Plus Ultra Abadi (UATAS) Shintya Maulida mengatakan, kemampuan mengelola keuangan menjadi keterampilan penting bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang sebagian besar berasal dari kelompok Gen Z.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah Gen Z di Indonesia mencapai sekitar 75 juta jiwa atau hampir 28% dari total populasi nasional. 

Baca Juga: Tren Baru Gen Z: Simpan Uang di E-Wallet untuk Belanja hingga Bayar Tagihan

Besarnya populasi tersebut membuat kebiasaan finansial kelompok ini berpengaruh terhadap kualitas literasi dan kesehatan keuangan nasional ke depan.

"Digitalisasi memberi tantangan bagi generasi muda dalam pengelolaan keuangan, mulai dari FOMO, kemudahan transaksi digital, hingga impulse buying," ujar Shintya dalam kegiatan Pindar Mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA), Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, fenomena takut tertinggal tren (fear of missing out/FOMO), promosi besar-besaran, flash sale, serta kemudahan pembayaran digital menjadi faktor yang dapat membuat masyarakat mengambil keputusan belanja tanpa perencanaan.

UATAS menilai kesehatan finansial tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan mengatur pengeluaran, menentukan prioritas, dan menyiapkan kebutuhan jangka panjang. 

Karena itu, generasi muda perlu membangun kebiasaan membuat anggaran, membatasi pengeluaran, dan mengevaluasi kondisi keuangan secara rutin.

Baca Juga: Rencana Masa Depan Hancur? Ini Dampak Penyakit Kritis Gen Z dan Milenial

Selain pengelolaan keuangan pribadi, perusahaan juga mengingatkan pentingnya penggunaan pinjaman digital secara bertanggung jawab.

Masyarakat perlu memastikan pinjaman digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar, terutama jika dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif atau usaha.