KONTAN.CO.ID -  BEIJING. China melarang kapal-kapal militer dan pesawat terbang Amerika Serikat (AS) mengunjungi Hong Kong pada hari Senin (2/12) dan menjatuhkan sanksi terhadap beberapa organisasi non-pemerintah AS karena diduga mendorong para demonstran anti-pemerintah di kota itu untuk melakukan tindakan kekerasan.

Langkah-langkah itu merupakan tanggapan terhadap undang-undang AS yang disahkan minggu lalu yang dinilai China mendukung protes di Hong Kong, yang mengguncang pusat keuangan Asia tersebut selama enam bulan.

Baca Juga: Meski negosiasi tidak mudah, Trump: China ingin membuat kesepakatan

China telah menangguhkan permintaan kunjungan militer AS ke Hong Kong tanpa batas waktu dan memperingatkan tindakan lebih lanjut yang akan datang.

“Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahan dan berhenti mencampuri urusan internal kami. Tiongkok akan mengambil langkah lebih lanjut jika perlu untuk menegakkan stabilitas dan kemakmuran Hong Kong dan kedaulatan China, " kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, pada jumpa pers di Beijing seperti dilansir Reuters, Selasa (3/12).

Pekan lalu, China berjanji akan mengeluarkan langkah-langkah balasan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, yang mendukung para pemrotes anti-pemerintah di Hong Kong dan mengancam China dengan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia.

Ada kekhawatiran bahwa perselisihan tentang Hong Kong dapat berdampak pada upaya Beijing dan Washington untuk mencapai kesepakatan awal untuk mengurangi perang perdagangan yang berkepanjangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

Baca Juga: Kontraksi Manufaktur Zona Euro Bawa Harga Emas Hari Ini Balik Ke US$ 1.460

Pada kondisi normal, beberapa kapal angkatan laut AS mengunjungi Hong Kong setiap tahun. Tradisi istirahat dan rekreasi yang berawal dari era kolonial sebelum 1997 dan  diizinkan Beijing untuk dilanjutkan setelah penyerahan dari Inggris ke pemerintahan Tiongkok.

"Kami memiliki rekam jejak panjang tentang keberhasilan kunjungan pelabuhan ke Hong Kong, dan kami berharap hal itu akan terus berlanjut," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim.

Menurut pejabat itu, tuduhan palsu campur tangan asing terhadap LSM-LSM AS dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari keprihatinan sah warga Hongkong.

Baca Juga: Hadapi 2020, Unicorn Indonesia dituntut makin profesional

Editor: Noverius Laoli