KONTAN.CO.ID -  Israel memicu kontroversi global setelah resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menjadikannya negara pertama di dunia yang mengambil langkah tersebut sejak wilayah itu menyatakan pemisahan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun lalu.

Pengakuan diumumkan Jumat (26/12/2025) pekan lalu dan langsung disambut sebagai “momen bersejarah” oleh Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi. Namun Somalia mengecam keras keputusan itu sebagai bentuk pelanggaran kedaulatannya.

Penolakan serupa datang dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Turki, Arab Saudi, China, Uni Afrika, hingga kelompok Houthi di Yaman. Beijing menegaskan bahwa tidak ada negara yang boleh mendukung gerakan separatis demi kepentingan politiknya sendiri.

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Amerika Serikat (AS) justru membela Israel dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, dengan menyindir langkah sejumlah negara yang sebelumnya mengakui negara Palestina tanpa menuai protes serupa.

Baca Juga: Somalia Kecam Israel atas Pengakuan Somaliland, Tuduh Campur Tangan dan Agresi

Israel menegaskan keputusan itu bukan aksi permusuhan terhadap Somalia. “Pengakuan bukan tindakan menantang, melainkan sebuah peluang,” ujar Wakil Duta Besar Israel untuk PBB, Jonathan Miller.

Somaliland berada di pesisir Teluk Aden dan memisahkan diri pada 1991 setelah rezim diktator Siad Barre tumbang. Konflik brutal saat itu menewaskan puluhan ribu orang dan meratakan banyak kota.

Meski tidak diakui secara internasional, Somaliland telah memiliki pemerintahan, mata uang, dan stabilitas keamanan yang jauh lebih baik dibanding Somalia yang masih dilanda ancaman milisi ekstremis. 

Baca Juga: Israel Jadi Negara Pertama Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka

Penduduknya mayoritas berasal dari klan Isaaq yang dianggap berbeda secara etnis dari wilayah Somalia lainnya.

Namun Pemerintah Somalia bersikukuh bahwa Somaliland adalah bagian sah dari negara itu dan menilai pengakuan Israel sebagai ancaman terhadap persatuan nasional.