JAKARTA. Pembahasan usulan penyertaan modal negara (PMN) terhadap 23 perusahaan milik negara sebesar Rp34,13 triliun yang akan dialokasikan pada APBN 2016 antara Komisi VI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berlangsung alot.

Dipimpin Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno, Rapat Kerja yang dimulai pukul 16:00 WIB itu hingga pukul 21:00 WIB masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan terkait dengan rencana suntikan modal terhadap BUMN.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada awal rapat memaparkan rencana usulan PMN kepada 23 BUMN yang merupakan lanjutan dari Rapat Paripurna DPR pada 30 Oktober 2015 yang mengamanatkan bahwa pembahasan PMN dikembalikan kepada komisi-komisi terkait.

Menurut Bambang, total PMN sebesar Rp34,31 triliun tersebut terdiri atas Rp31,75 triliun dalam bentuk PMN tunai, selebihnya Rp2,9 triliun non tunai.

PMN tertinggi diusulkan diberikan kepada PT PLN sebesar Rp10 triliun. Namun dalam rapat tersebut Menkeu mengusulkan adanya tambahan sebesar Rp13,5 triliun untuk perusahaan listrik "plat merah" tersebut.

"Pemberian PMN untuk mewujudkan kegiatan prioritas misalnya kedaulatan energi, membangun infrastruktur, penguatan sektor keuangan, serta mendukung pengembangan industri strategis)," ujar Bambang.

Sedangkan PMN untuk PLN, lebih digunakan untuk membiayai proyek kelistrikan yang tidak layak secara ekonomis, serta untuk menjaga arus kas (cash flow) perusahaan.

Meski Bambang memberi gambaran usulan alokasi PMN tersebut, sebagian anggota Komisi VI berpendapat berbeda terutama soal urgensi, efektivitas pemberian suntikan modal tersebut.

Editor: Yudho Winarto