KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuturkan bahwa adanya penerbitan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi, yang tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020, akan memiliki dampak pada geliat ekonomi. Terutama pada kondisi ekonomi yang saat ini lesu di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Bahwa itu akan berdampak pada geliat ekonomi di saat pandemi ini, pasti itu. Saat ini yang kita harapkan adalah adanya pergerakan pembangunan yang akan mendongkrak kelesuan ekonomi kita," kata Gembong saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (28/6).

Meski melihat akan adanya dorongan geliat ekonomi, namun Gembong menekankan upaya mendorong ekonomi yang tengah lesu harus tetap cermat. Ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan harus memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi nantinya.

Baca Juga: Pengamat tata kota menilai, belum ada urgensinya perluasan Dufan dan Ancol

"Namun tetap harus dengan cermat memperhatikan dampak lingkungan, diperlukan rekayasa lingkungan yang komprehensif," tegasnya.

Gembong menyebut bahwa penerbitan izin reklamasi Ancol oleh Pemprov DKI Jakarta, merupakan tindak lanjut dikeluarkannya izin dari pemerintah pusat.

"Saya kira penerbitan izin reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta, merupakan tindak lanjut dikeluarkannya izin dari pemerintah pusat. Dan itu langkah yang harus dilakukan oleh Anies, agar ada kepastian hukum," kata Gembong.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk seluas 150 hektare untuk perluasan kawasan rekreasi.

Dalam siaran pers KIARA yang diterima Kontan.co.id pada Senin (29/6) Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

Editor: Yudho Winarto