KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Menteri tentang perhutanan sosial di kawasan gambut segera terbit. Aturan ini sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta menunggu penomoran.

"Sudah ditandatangani oleh Menteri KLHK dan saat ini tengah diharmonisasi Kemenkumham," tutur  Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, Senin (5/8).

Baca Juga: Presiden Jokowi tandatangani Inpres moratorium izin hutan

NHM Sukses Laksanakan Audit Surveillance ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Nantinya, dengan aturan ini maka lahan gambut akan bisa digarap masyarakat melalui perhutanan sosial. Bambang menjelaskan, terdapat 230.000 ha perhutanan sosial di ekosistem gambut yang sudah diverifikasi teknis.

Lahan tersebut berada Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan dan Papua.

"Meski sudah kita verifikasi teknis, ada usulan-usulan baru. Jadi totalnya ada 540.000 ha, 230.000 sudah diverifikasi teknis, sisanya belum. Jadi ada sekitar 310.000 ha yang belum," tutur Bambang, Senin (5/8).

Menurut Bambang, dalam permen tersebut terdapat beberapa poin yang diatur. Pertama, hutan sosial harus mengikuti kesatuan hidrologis gambut (KHG). Pemanfaatan gambut pun harus adaptif dengan lahan gambut sehingga tidak akan merusak gambut.

Baca Juga: Sekda Kalteng: Isu pemindahan Ibukota picu pembakaran lahan