KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Australia mengatakan akan mendirikan kantor pertama di dunia yang didedikasikan untuk mengatur Facebook Inc dan Google. Ini adalah bagian dari reformasi yang dirancang untuk mengendalikan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), yang berpotensi menjadi preseden bagi negara-negara lain.

Langkah ini memperketat peraturan pada platform online. Selama ini pemerintah berbagai negara mulai dari Amerika Serikat ke Eropa hingga Asia berupaya mengatasi masalah mulai dari masalah anti-trust hingga penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian lewat platform online.

Baca Juga: Komisi Perdagangan Federal AS Denda Facebook US$ 5 Miliar, Tertinggi Dalam Sejarah

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan denda US$ 5 miliar yang ditetapkan AS kepada Facebook bulan ini karena pelanggaran privasi menunjukkan bahwa regulator sangat serius menangani masalah ini.

"Perusahaan-perusahaan ini termasuk yang paling kuat dan bernilai di dunia," kata Frydenberg setelah rilis laporan regulasi platform digital dominan.

"Mereka perlu dimintai pertanggungjawaban dan kegiatan mereka harus lebih transparan," imbuh Frydenberg seperti dikutip Reuters.

Canberra akan membentuk cabang khusus Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), yang merupakan pengawas antimonopoli. Cabang khusus ini akan meneliti bagaimana perusahaan platform online menggunakan algoritma untuk mencocokkan iklan dengan pengguna, yang menjadi basis pendapatan utama dari operator media online ini.

Kantor cabang ini adalah salah satu dari 23 rekomendasi dalam laporan ACCC. Rekomendasi pengaturan raksasa internet lain  termasuk memperkuat undang-undang privasi, perlindungan untuk media berita dan membuat kode etik, yang memerlukan persetujuan regulator.

Baca Juga: Pemerintah Merancang Cara Memungut Pajak E-Commerce

Frydenberg mengatakan pemerintah bermaksud menyingkap bagaimana perusahaan internet mengumpulkan dan memonetisasi data pengguna. Pemerintah Australia pun menerima kesimpulan utama ACCC bahwa ada kebutuhan untuk reformasi sektor ini.

Proposal aturan ini memerlukan proses 12 pekan konsultasi publik sebelum pemerintah bertindak berdasarkan laporan tersebut.

Google dan Facebook menentang peraturan yang lebih ketat. Sementara pemilik media tradisional, termasuk Rupert Murdoch yang memiliki News Corp, mengatakan akan mendukung reformasi.

Baca Juga: Menteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digital

Perwakilan Google, dalam email mengatakan bahwa Google, "Akan terus terlibat dengan pemerintah selama proses konsultasi mengenai rekomendasi yang diajukan dalam laporan ini."

Perwakilan Facebook tidak memberikan komentar.

Lima investigasi tengah berjalan

Editor: Wahyu T.Rahmawati