KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah kecolongan impor tekstil produk tekstil (TPT). Dalam hal ini aturan terkait TPT melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

Kemenkeu mencatat, ada 94 importir TPT nakal yang telah melanggar ketentuan perpajakan dan 213 importir TPT yang melanggar kepabeanan dan cukai. 

Baca Juga: Banjir impor tekstil, pemerintah telah blokir 96 importir

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan terdapat enam pelaku usaha TPT yang telah melanggar ketentuan kementerian perdagangan.

Untuk itu, Sri Mulyani menyarankan Kementerian Perdagangan perlu merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dengan substansi usulan TPT hulu dan antara serta TPT hilir.

“Karena memang ada indikasi, pascapenertiban impor barang borongan ada perpindahan impor garmen ke kanal lain seperti barang kiriman dan barang tentengan atau disebut jasa titipan (jastip),” kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Senin (14/10).

Adapun, Sri Mulyani menambahkan, ada dua poin Permendag 64 tentang TPT Hulu dan Antara yang perlu revisi. Pertama, penggabungan komiditi kelompok A dan B menjadi satu kelompok, dan persyaratan tata niaganya hanya persetujuan impor atau kuota saja.

Kedua, penghapusan persyaratan Laporan Surveyor (LS) dan diusulkan diganti oleh pemeriksaan petugas Bea dan Cukai secara manajemen risiko.

Baca Juga: Pemerintah longgarkan fasilitas fiskal untuk industri migas

Di sisi lain, Kemeneku juga bilang aturan TPT Hilir dalam Permendag 87 perlu direvisi. Pertama, terkait importasi TPT Hilir diperketat dengan persyaratan Persetujuan Impor (PI) dan kuota sama seperti sektor hulu dan antara dengan tujuan kesetaraan atau harmonisasi tataniaga hulu- hilir. 

Kedua, hanya boleh melalui pelabuhan tertentu saja. Ketiga, tidak perlu ada persyaratan LS dan diusulkan diganti oleh pemeriksaan petugas Bea dan  secara manajemen risiko.

Editor: Noverius Laoli