KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Ciptadana Infrastruktur Indonesia yang berinvestasi pada Surat Berharga Perpetual (SBP) yang diterbitkan PT PP (Persero) Tbk.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, memberikan apresiasi terhadap dukungan dan terobosan yang diberikan oleh OJK tersebut.

Menurut Bambang, skema investasi Surat Berharga Perpetual merupakan suatu terobosan dalam menjawab tantangan kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah.

Terbitnya surat berharga perpetual tidak akan tercapai tanpa dukungan dan terobosan dari OJK. "OJK telah memberi landasan hukum dan izin untuk kepentingan penerbitan SBP," tegas Bambang dalam keterangan resminya, Senin (23/4).

Bambang juga memberi apresiasi kepada Kementerian BUMN. Hal ini lantaran Kementerian BUMN sangat aktif mendorong peran perusahaan negara dalam pemenuhan investasi. Ini terutama, melalui pemanfaatan dana-dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif.

Dengan demikian, upaya itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

Bambang berharap, SBP yang diterbitkan PT PP (Persero) Tbk untuk proyek PLTU Meulaboh akan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri.

Alhasil, SBP akan menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.

Hossen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, mengatakan, SBP yang telah diterbitkan dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di Pasar Modal yang ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur, seperti RDPT dan DINFRA.

Hossen bilang, pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrument pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu, Hossen juga mengapresiasi terobosan kreatif yang dilakukan Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur.

Eko Putro Adijayanto, CEO PINA Center for Private Investment menimpali, momentum penerbitan SBP dapat menjadi sentimen positif dan preseden yang baik dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan OJK, Kementerian BUMN, dan stakeholders lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.

Editor: Yudho Winarto