Baru 10% Orang Indonesia yang Masuk Koperasi, Ini Kata Pengamat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minat masyarakat Indonesia untuk berkoperasi menyusut. Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi mengakui saat ini jumlah orang yang berkoperasi tak lebih dari 10% dari total masyarakat Indonesia.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengiyakan minimnya jumlah orang berkoperasi tak luput dari masalah internal dan eksternal. Dari dalam koperasi itu sendiri, makin sedikit koperasi yang mampu memberi manfaat memadai bagi anggotanya.

"Padahal, kekuatan utama koperasi adalah anggota dan mereka akan aktif jika memperoleh manfaat yang nyata," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Jum'at (8/11).

Untuk itu, saat ini tak banyak koperasi yang bisa berkembang dengan baik. Belakangan menurutnya jenis usaha koperasi yang masih bisa berjalan hanya simpan pinjam baik yang konvensional maupun yang syariah.

Sementara, dilihat dari latar keanggotaannya, yang banyak bertahan adalah koperasi instansi yang anggotanya merupakan pegawai, buruh perusahaan lantaran ada manfaat langsung, dan secara administrasi mudah dikelola.

Di lain sisi ada tantangan eksternal yang membuat jumlah anggota koperasi cenderung stagnan yakni faktor pemerintah dan faktor dinamika perekonomian.

Ia mengatakan, pemerintahan selama dua periode terakhir, terutama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak memberi dukungan yang memadai pada gerakan koperasi. Hal ini terlihat dari minimalnya alokasi anggaran Kementerian ini yang bahkan disatukan dengan UMKM.

Kondisi itu diperparah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kementerian yang terbatas, dan hanya sedikit yang menguasai atau kompeten dalam soal perkoperasian.

Dukungan negara juga tidak cukup serius dalam mendorong koperasi lebih berkembang. Menurutnya, hanya sedikit kebijakan belanja Kementerian/lembaga dan juga BUMN yang memberi perluang bagi partisipasi koperasi. Pun, jika ada hanya semacam formalitas dan untuk urusan yang tidak penting atau hanya sedikit dalam hal nilainya.

Sedangkan faktor dinamika perekonomian, menurutnya tidak ada keistimewaan lagi yang diberikan pada koperasi sebagaimana era Soeharto.

Ia mengatakan koperasi belakangan ini dipaksa bersaing bebas dengan pelaku usaha lain, yang lebih memiliki sumber daya besar, baik dalam soal modal, akses pasar dan SDM.