KONTAN.CO.ID - China menjatuhkan sanksi kepada Boeing setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan senilai US$ 11 miliar.

The Telegraph melaporkan, Kementerian Luar Negeri China pada Jumat mengumumkan sanksi terhadap 10 individu dan 20 perusahaan pertahanan AS, termasuk pusat produksi Boeing di St Louis, Missouri. 

Fasilitas ini merupakan basis utama pembuatan jet tempur seperti F-15EX Eagle serta pesawat pengisi bahan bakar udara otonom MQ-25 Stingray. Selain Boeing, perusahaan besar lain yang ikut terkena sanksi antara lain Northrop Grumman dan L3Harris Maritime Services.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Langkah ini menandai eskalasi ketegangan, hanya sepekan setelah pemerintahan Trump mengumumkan salah satu paket penjualan senjata terbesar ke Taiwan sepanjang sejarah. Paket tersebut mencakup sistem rudal dan drone, dengan nilai yang melampaui total penjualan senjata ke Taiwan di era Presiden Joe Biden.

Kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Kongres AS, namun sudah memicu kemarahan Beijing. China menuding AS merusak stabilitas kawasan dan meningkatkan risiko pecahnya perang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa isu Taiwan adalah “inti dari kepentingan inti China” dan merupakan garis merah utama dalam hubungan China-AS. Menurutnya, setiap tindakan provokatif terkait Taiwan akan dibalas dengan respons keras.

Baca Juga: Bitcoin Loyo, Emas & Perak Pesta Rekor Harga

Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan aset di China, larangan bagi individu dan perusahaan China untuk berbisnis dengan pihak yang disanksi, serta larangan masuk ke wilayah China bagi individu terkait. Salah satu nama yang masuk daftar sanksi adalah Palmer Luckey, pendiri Anduril Industries, perusahaan pertahanan berbasis drone.

Luckey sebelumnya menyebut ancaman terbesar berasal dari Partai Komunis China, dan memperkirakan Beijing bisa mengambil langkah militer terhadap Taiwan pada 2027.

Meski demikian, sanksi ini diperkirakan tidak berdampak besar secara langsung, karena sebagian besar perusahaan dan eksekutif tersebut nyaris tidak memiliki bisnis di China. Namun, pengumuman ini dipandang sebagai peringatan keras bagi Washington di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan bersikeras pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu harus bersatu dengan daratan. Taiwan menolak klaim tersebut dan menyatakan sedang bersiap menghadapi potensi invasi dalam waktu dekat.

Baca Juga: Korea Utara Bersiap Perang? Kim Perintahkan Pabrik Rudal Ngebut