KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah mematok belanja negara sebesar Rp 2.747,5 triliun untuk tahun 2021, naik tipis 0,3% dari pagu tahun ini sebesar Rp 2.739,2 triliun. Harapannya, belanja dapat menjadi motor penggerak ekonomi 2021 yang ditargetkan tumbuh di kisaran 4,5%-5,5%.

Presiden Joko Widodo mengatakan, berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021.

Antara lain, diharapkan tingkat pengangguran 7,7% - 9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2% - 9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 - 0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78 - 72,95.

Baca Juga: Dipatok 5,5% dari PDB, Jokowi: Defisit anggaran 2021 lebih rendah dari tahun 2020

Secara rinci dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply.

Selain itu, dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular. Serta, akselerasi penurunan stunting melalui perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Kedua, anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp 549,5 triliun atau 20% dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Ketiga, pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp 30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga: Pemerintah anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa Rp 796,3 triliun di 2021

Setali tiga uang, dapat mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama.

“Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T,” kata Presiden di Gedung DPR, Jumat (14/8).

Editor: Noverius Laoli