KONTAN.CO.ID -  JAKARTA  Pemerintah terus melakukan evaluasi agar belanja negara pada tahun 2023 ini tidak menumpuk di akhir kuartal saja. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara pada tahun ini ditargetkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Oleh karena itu, dirinya berharap agar belanja negara tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir.

"Tadi sudah dievaluasi agar belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir, sehingga kami harapkan untuk tahun 2023 akselerasi belanja akan ditingkatkan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna, Senin (16/1).

Baca Juga: Ini Saran Ekonom Agar Belanja Negara 2023 Tidak Menumpuk di Kuartal Terakhir

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menerangkan langkah reformasi sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong anggaran belanja pada APBN bisa terealisasi lebih cepat.

Salah satunya adalah dengan mempercepat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di tahun sebelum anggaran itu berlangsung.

"Jadi kalau kita membicarakan tahun 2023 maka DIPA sudah bisa diserahkan di tahun 2022 di akhir," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (17/1).

Hanya saja, Yusuf menilai, DIPA tersebut belum tentu bisa mempercepat realisasi belanja lantaran dipengaruhi oleh beragam hal. 

Misalnya saja terkait perencanaan yang merupakan komponen yang esensial dalam menentukan apakah realisasi belanja di tahun berjalan itu akan terdistribusi secara normal atau menumpuk di akhir tahun.

Baca Juga: Ini Saran Ekonom Agar Belanja Negara 2023 Tidak Menumpuk di Kuartal Terakhir

"Kalau perencanaannya matang, saya kira di tahun berjalan distribusi belanja itu bisa tidak tertumpuk di akhir tahun karena ketika kita berbicara perencanaan yang matang, maka komponen di dalam perencanaannya itu sudah diperhitungkan," tuturnya.

Editor: Noverius Laoli