KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kesepakatan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi terkait penghentian misi tempur AS di Irak akhirnya tercapai pada Senin (26/7).

Belakangan, Kadhimii menghadapi tekanan yang semakin berat dari partai-partai dan kelompok paramiliter yang bersekutu dengan Iran yang menentang peran militer AS di negara itu.

Biden dan Kadhimi bertemu di Ruang Oval Gedung Putih untuk pembicaraan tatap muka pertama mereka sebagai bagian dari dialog strategis antara Amerika Serikat dan Irak.

"Peran kami di Irak akan tetap ada, untuk melatih, melayani, membantu, dan menangani ISIS saat mereka muncul. Tapi, kami tidak akan ada lagi dalam misi tempur pada akhir tahun," ungkap Biden, seperti dikutip Reuters.

Saat ini ada sekitar 2.500 tentara AS yang masih bersiaga di Irak untuk melawan sisa-sisa militan ISIS. Setelah akhir tahun, peran militer AS di Irak akan beralih sepenuhnya ke sektor pelatihan dan bantuan.

Baca Juga: Ini kekhawatiran Kongres AS bila serangan militer AS dan milisi Iran meningkat

Bagi Biden, ini merupakan kebijakan pertahanan dan keamanan luar negeri terbesar kedua yang diambilnya setelah memutuskan untuk menarik seluruh pasukan dari Afghanistan.

Misi tempur AS di Irak dimulai pada Maret 2003. Saat itu AS, di bawah pemerintahan George W. Bush, menuduh pemimpin Irak saat itu Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal.

Hingga Saddam berhasil digulingkan dari pemerintahan dan dieksekusi mati di hadapan publik, keberadaan senjata yang dituduhkan AS tersebut masih belum bisa dibuktikan.

Tetap membantu Irak di balik layar

Dalam beberapa tahun terakhir, misi AS difokuskan untuk membantu mengalahkan militan ISIS di Irak dan Suriah. Setelah ini pun AS masih akan memberikan bantuan kepada Irak untuk mengatasi ISIS dari balik layar.

Pejabat senior pemerintah tidak akan mengatakan berapa banyak pasukan AS yang akan tetap berada di Irak untuk memberi pendampingan dan pelatihan.

Baca Juga: Roket kembali menghantam pangkalan militer AS di Irak