KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis pegadaian tumbuh subur di tengah pandemi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan realisasi pembiayaan gadai pemerintah dan swasta mencapai Rp 55,59 triliun hingga Juli 2020. Nilai itu tumbuh 23,64% yoy dibandingkan Juli 2019 yang senilai Rp 44,96 triliun.

Rinciannya, gadai swasta tumbuh 86,18% yoy dari Rp 304 miliar menjadi Rp 566 miliar di Juli 2020. Sedangkan gadai pemerintah tumbuh 23,2% yoy dari Rp 44,66 triliun menjadi Rp 55,02 triliun hingga Juli 2020. 

Hal ini memicu timbulnya gadai ilegal. Satgas Waspada Investasi menjaring 50 perusahaan gadai nakal hingga September 2020. 

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan usaha gadai ilegal adalah usaha gadai yang beroperasi tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).

Baca Juga: Waspada! Ini daftar 50 usaha gadai swasta ilegal

“Modusnya pastinya tidak memiliki izin dari OJK. Juga tidak memenuhi ketentuan POJK Pegadaian. Contohnya tidak ada juru taksir dan asuransi barang yang digadaikan, sedangkan usaha gadai legal wajib memiliki juru taksir dan mengasuransikan barang yang digadaikan. Ketentuan tersebut ditujukan untuk kepentingan nasabah,” ujar Tongam kepada Kontan.co.id, Rabu (30/9).

Artinya, bila tidak memenuhi ketentuan, pengguna jasa gadai tersebut akan mengalami kerugian yang signifikan.

Sekretaris Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Holilur Rohman mengakui kebutuhan masyarakat akan dana yang relatif cepat lebih mudah terpenuhi lewat pegadaian. Sebab lebih mudah dan sederhana dibandingkan pinjaman dari perbankan.

“Saat pandemi, jadi lebih marak. Orang butuh duit secara cepat, yang paling cocok ya pegadaian. Ada barang, orang nitip barang, dapat uang. Ini hal yang biasa dari nasabah. Outlet pun dekat dengan masyarakat. Ibarat ada permintaan, di sana ada bisnis,” jelas Holilur kepada Kontan.co.id, Rabu (30/9).

Ia menambahkan, Asosiasi meminta agar masyarakat menggunakan gadai yang terdaftar di OJK. Lantaran telah memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

Di samping itu, penyelenggara gadai berizin juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan sesuai petunjuk teknis usaha. Ia mencontohkan seperti standar ruang publik, ruang penyimpanan, perjanjian, hingga proteksi asuransi.

Editor: Herlina Kartika Dewi