KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Fokus Pemerintah seluruh negara di dunia saat ini adalah pemulihan dari pandemi. Oleh sebab itu, pada  Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, pandemi Covid-19 terus memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia.

Saat ini, pemulihan global terjadi secara divergen atau tidak merata, di mana beban yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara emerging dan berkembang.

Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak paling signifikan pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia, dan anak-anak. Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 akan memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar tersebut dan berupaya menghasilkan solusi yang nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

Baca Juga: Jadi tuan rumah G20, Indonesia dorong kesepakatan pajak global

Presidensi G20 tahun 2022 adalah presidensi Indonesia pertama kalinya sejak G20 terbentuk.  Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia. Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia.

“Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan”, kata Febrio Kacaribu dalam laporannya, Senin (1/11).

Menjawab kebutuhan global ini, Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.

Baca Juga: Jokowi ajak para pemimpin wujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh

Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda. Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.

Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta juga akan terus dilakukan.

Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah - panjang. Pemerintah akan mendorong dilakukannya realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Editor: Noverius Laoli