KONTAN.CO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 140.000 rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp 428.612.372.321 tanpa ada pembaruan data nasabah.

Melansir Infopublik.id, Koordinator Kelompok Substansi PPATK M. Natsir Kongah, hal ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum.

Dia menambahkan, maraknya penyalahgunaan rekening yang tidak aktif ini mendorong PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.Informasi saja, rekening dormant adalah rekening bank yang tidak aktif/tidak ada aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

Forum KB Bank Bedah Dinamika Ekonomi 2026 dan Tantangan Geopolitik

Natsir menambahkan, pihaknya menemukan sejumlah fakta rekening dormantyang diindikasikan atau bahkan terbukti dilakukan penyimpangan.

Adapun fakta tersebut adalah: 

Pertama, sejak tahun 2020, berdasarkan Hasil Analisis ataupun Hasil Pemeriksaan PPATK, terdapat lebih dari 1 juta rekening dianalisis oleh PPATK yang diduga terkait dengan tindak pidana.

Baca Juga: PPATK Blokir Sementara Rekening Dormant, Begini Tanggapan Bank Danamon

"Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150 ribu rekening adalah nominee, dimana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi menjadi tidak aktif/dormant, dan lebih dari 50,000 rekening tidak ada aktifitas transaksi rekening sebelum teraliri dana illegal," jelas Natsir.

Kedua, PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. 

Dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap, dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran.

Ketiga, ditemukan juga lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar. Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.

Hal ini, lanjutnya, jika didiamkan akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia, serta merugikan kepentingan pemilik sah dari rekening tersebut

Itulah yang kemudian melatarbelakangi PPATK melakukan pemblokiran rekening tersebut.

Mengutip akun Instagram resmi PPATK @ppatk_indonesia, berdasarkan Analisis dan Pemeriksaan PPATK, diketahui bahwa terdapat banyak rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. 

PPATK juga mengatakan, pihaknya juga menemukan penggunaan reaktivasi lain yang masif untuk penampungan hasil tindak pidana. 

"Salah satu yang rawan digunakan untuk aktivitas ilegal adalah penggunaan rekening dormant dari para nasabah bank yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain," papar PPATK.

Oleh karenanya, dalam rangka melindungi kepentingan umum, maka PPATK sesuai kewenangan berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah bank yang berdasarkan data perbankan rekeningnya dinyatakan dormant. 

Baca Juga: PPATK Blokir Rekening Dormant, BNI Pastikan Keamanan Dana dan Data Nasabah