KONTAN.CO.ID - BEIJING. China kini tengah mengajukan sanksi pembalasan kepada Amerika Serikat senilai US$ 2,4 miliar karena gagal mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam kasus yang menyoroti keluhan Gedung Putih mengenai badan perdagangan global.

Melansir Reuters, berdasarkan dokumen yang dirilis Senin (21/10), Badan Penyelesaian Sengketa WTO (DSB) akan meninjau kasus yang terjadi di era Obama pada 28 Oktober mendatang.

Hakim banding WTO mengatakan pada bulan Juli, Amerika Serikat tidak sepenuhnya mematuhi peraturan badan perdagangan tentang tarif yang dikenakan pada panel surya China, menara angin, dan tabung baja. Mereka mengatakan Beijing dapat menjatuhkan sanksi balasan jika Washington tidak menghapusnya.

Baca Juga: Trump yakin kesepakatan dagang berjalan baik, meski China cari cara untuk membalas AS

Washington telah menantang validitas putusan WTO dan dapat mempermasalahkan sanksi pembalasan US$ 2,4 miliar, dengan mengirim masalah tersebut ke arbitrasi.

Perselisihan itu bermula saat pemerintah Trump, yang mendorong WTO untuk mengubah aturan yang memungkinkan China menyebut dirinya "negara berkembang," bertempur melawan Beijing dalam perang dagang yang lebih luas.

Pejabat AS berargumen bahwa China mendapat perlakuan yang lebih mudah di WTO, sementara melakukan subsidi barang-barang manufaktur mereka dan melepasnya di pasar dunia.

Baca Juga: Wall Street menguat terdorong tanda-tanda kemajuan resolusi perang dagang AS-China

Badan sengketa WTO secara efektif memberi Beijing lampu hijau untuk mencari sanksi kompensasi pada pertengahan Agustus. Amerika Serikat mengatakan pada saat itu bahwa mereka tidak menganggap temuan WTO itu sah dan bahwa para hakim telah menerapkan "interpretasi hukum yang salah dalam perselisihan ini".

Menurut delegasi AS, China terus menjadi "pelaku serial" dari perjanjian subsidi WTO. Pejabat AS di Washington dan Jenewa tidak berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini pada Senin (21/10).

Baca Juga: Kementerian Perdagangan AS: Kesepakatan dengan China tidak perlu kelar bulan depan

Alan Wolff, wakil direktur jenderal WTO, warga Amerika yang berpangkat paling tinggi dalam organisasi itu, menolak mengomentari kasus tersebut.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie