KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa mengatakan, dirinya ingin agar ekonomi AS dibuka kembali pada hari Minggu Paskah, 12 April, meskipun virus corona menyebar dengan cepat di beberapa negara bagian AS dan peningkatan angka kematian akibat penyakit tersebut.

Melansir Reuters, pakar hukum mengatakan bahwa presiden AS memiliki kekuasaan yang sangat terbatas untuk memerintahkan warga kembali ke tempat kerja mereka, atau memerintahkan pemerintah kota untuk membuka kembali gedung pemerintah, transportasi, atau bisnis lokal. 

Seperti yang diketahui, Amerika Serikat adalah sistem federalis. Itu artinya, kekuasaan dibagi antara pemerintah nasional dan negara bagian.

Baca Juga: Akhirnya sadar, Trump tak lagi gunakan istilah virus China

Di bawah Amandemen ke-10 Konstitusi AS, pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengawasi warga negara dan mengatur kesejahteraan masyarakat. Pada tahun-tahun awal negara itu, tergantung pada pemerintah negara bagian dan lokal untuk memimpin respons terhadap epidemi demam kuning, bukan pemerintah federal.

"Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, respons dan bantuan bencana biasanya dipimpin oleh negara dan didukung secara federal," kata Steve Bunnell, mantan pengacara top di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) dan mitra di O 'Mellyy & Myers kepada Reuters.

Baca Juga: RUU corona AS: Ada bantuan keluarga US$ 3.000 dan tambahan likuiditas US$ 4 triliun

Menurut John Cohen, mantan pejabat DHS yang mengajar di Universitas Georgetown, pendekatan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, untuk bantuan bencana masuk akal dari sudut pandang kebijakan.

"Biasanya, pejabat negara bagian dan lokal di lapangan memiliki pemahaman terbaik tentang masalah yang mempengaruhi orang di negara mereka," kata Cohen.

Bisakah presiden AS mengesampingkan perintah “tempat berlindung” yang diamanatkan oleh negara?

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie