KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program kartu pra-kerja menjadi salah satu inisiatif yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode 2020-2024 mendatang. Program ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan yang akan berganti pekerjaan.

Dalam RAPBN, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program kartu pra-kerja sebesar Rp 10 triliun untuk tahun 2020.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan, kartu pra-kerja nantinya akan diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. 

Baca Juga: Setebal 23 halaman, ini isi lengkap dari pidato APBN 2020 Presiden Jokowi

Skilling, lanjut Hanif, bertujuan untuk memberikan penyesuaian keterampilan bagi (skill adjustment), serta pembekalan keterampilan vokasi bagi lulusan yang hendak bekerja. 

“Ini untuk memastikan agar angkatan kerja baru anak baru, yang lulus SMP atau SMA punya skill. Kalau tidak, mereka akan dapat kartu kerja sehingga mereka bisa ikut pelatihan vokasi sampai dengan sertifikasi kompetensinya dalam kurun waktu tertentu,” terang Hanif saat ditemui usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jumat (16/8). 

Layanan skilling ini akan menyasar para pencari kerja yang baru lulus (fresh graduate) dengan harapan dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

Baca Juga: Tahun 2020, alokasi anggaran pendidikan naik mencapai Rp 506 triliun

Editor: Handoyo .