KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beredar isu, ada deal politik antara Presiden Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto dalam hal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Terkait hal itu, pihak Istana membantahnya.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati, tudingan tersebut tak memiliki dasar. "Itu tuduhan yang ngawur sekali," kata Adita kepada Kompas.com, Rabu (28/8).

Baca Juga: DPR menunggu RUU pemindahan ibu kota dari pemerintah

Adita mengatakan, lokasi pemilihan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah melewati serangkaian kajian mendalam dari berbagai aspek oleh Bappenas dan kementerian lain.

Hal ini juga, kata Adita, sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. "Lagipula Menteri ATR/ BPN sudah menyatakan, tak ada nama Prabowo Subianto di lahan lokasi ibu kota baru," kata Adita.

Baca Juga: Soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, ini tanggapan Toyota

Menurut Adita, memang ada kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru, namun tidak ada nama Prabowo sebagai penerima konsesi lahan itu. Ketika ditanya, apakah ada nama adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo dalam lahan yang akan dibangun di ibu kota, Adita belum bisa mengkonfirmasi.

"Sekarang ATR/BPN memang sedang melakukan verifikasi soal kepemilikan lahan. Tapi siapapun nanti pemiliknya, sangat tidak berdasar tuduhan adanya deal politik seperti itu," ucap Adita.

Baca Juga: Ibu kota pindah, jual beli lahan di Kalimantan Timur bakal dibekukan sementara

Adita menegaskan, pemindahan ibukota ini sesuatu yang sangat strategis dan kerja besar untuk negara dan bangsa yang dipersiapkan jauh hari. "Bahkan sebelum ada kontestasi pemilu," ujar dia.

Diberitakan, tudingan bahwa ada deal politik di balik pemindahan ibu kota negara diungkapkan oleh aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Pradarma Rupang.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie