KONTAN.CO.ID - Saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping pada Oktober lalu, Trump menilai pertemuan puncak itu dengan angka “12 dari 10”. Gedung Putih bahkan menyatakan China akan “secara efektif menghapus” kontrol ekspor rare earth dan menghentikan aksi balasan terhadap perusahaan-perusahaan AS.

Namun kenyataannya berbeda.

Meski Beijing menahan diri untuk tidak mengkritik Trump secara terbuka terkait perang Iran, serta memberi sinyal ingin menggelar pertemuan yang positif antara kedua pemimpin, China justru bergerak cepat memperluas perangkat tekanan ekonomi yang ditujukan kepada Washington.

Mengutip Reuters, sejak Oktober lalu, China telah memberlakukan sejumlah kebijakan baru: membuat aturan untuk menghukum entitas asing yang memindahkan rantai pasok keluar dari China, memperketat rezim perizinan rare earth, melarang chip AI asing digunakan di pusat data yang didanai negara, melarang perangkat lunak keamanan siber buatan AS dan Israel dipakai perusahaan China, serta mempertimbangkan pembatasan ekspor peralatan manufaktur panel surya ke Amerika Serikat.

Para pakar menilai pola ini bukan sekadar aksi balasan spontan “mata ganti mata”. China dinilai memanfaatkan masa gencatan dagang untuk membangun daftar instrumen pengaruh ekonomi yang sebelumnya hampir sepenuhnya menjadi “senjata” Washington. Hal ini dilakukan menjelang rencana pertemuan Xi dan Trump pada pertengahan Mei.

“Harapan dari pihak China adalah terciptanya gencatan dagang yang lebih panjang dan lebih kokoh. Namun logikanya jelas: ‘kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang’,” kata Joe Mazur, analis geopolitik dari konsultan Trivium China yang berbasis di Beijing.

Gencatan dagang yang akan berakhir pada November 2026 itu sebagian terbentuk karena ancaman Beijing tahun lalu untuk membatasi ekspor rare earth ke AS. Kontrol tersebut menyebabkan kelangkaan dalam rantai pasok otomotif AS hanya dalam hitungan minggu, yang menurut analis menjadi faktor yang mendorong Trump kembali ke meja perundingan dengan Xi dalam pertemuan di Busan, Korea Selatan.

Baca Juga: Defisit Minyak Global Menggila, Goldman Sachs Ramal Harga Minyak Brent Tembus US$ 90

Sejak itu, China tidak tinggal diam. Beijing telah menyiapkan berbagai langkah balasan potensial yang dapat digunakan untuk menghadapi upaya relokasi produksi keluar China atau kebijakan lain yang dinilai mengancam kepentingannya, termasuk langkah-langkah yang menyasar impor bahan baku strategis.

Pada April, Perdana Menteri Li Qiang menandatangani dua regulasi, yang pertama kali dibuat di China, yang memberikan otoritas kewenangan luas untuk menyelidiki perusahaan asing, pemerintah, dan individu yang dituduh mendiskriminasi industri serta rantai pasok China. Regulasi ini juga menargetkan penerapan apa yang disebut Beijing sebagai “yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak adil” terhadap entitas China.

Melalui aturan itu, otoritas China dapat menolak masuk, mendeportasi, hingga menyita aset pihak yang dianggap melanggar.

Konflik di Iran juga mempercepat fokus China dalam memperluas perangkat kebijakan ekonomi baru, terutama setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada pertengahan April mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pembeli minyak Iran—di mana China membeli sekitar 80% ekspor minyak Iran.

Akun media sosial Yuyuan Tantian yang berafiliasi dengan penyiar negara CCTV secara eksplisit membingkai regulasi baru ini sebagai bentuk langkah balasan hukum. Dua hari setelah peringatan Bessent, akun itu menulis:

“Di masa lalu, langkah balasan kita sebagian besar terkonsentrasi di bidang perdagangan. Namun gesekan internasional saat ini bersifat menyeluruh, dan alat-alat lama sudah tidak cukup.”

Regulasi tentang keamanan rantai pasok dan intervensi ekstrateritorial tersebut langsung berlaku tanpa memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk memberikan masukan, kata Michael Hart, Presiden Kamar Dagang Amerika di China.

Baca Juga: Trump: Tersangka Penembakan Saat Makan Malam Gedung Putih Penuh Kebencian di Hatinya

“Perusahaan sekarang menghadapi situasi yang asimetris: China bisa mengurangi pembelian dari perusahaan asing dengan konsekuensi kecil, sementara perusahaan asing yang mengurangi ketergantungan pada China justru berisiko diselidiki,” kata Hart.

Kementerian Perdagangan China dan Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.