KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ada yang perlu dicermati dari langkah bank sentral menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bagi industri perbankan, era suku bunga tinggi membawa risiko pelemahan kredit dan profitabilitas. 

Sejak awal tahun, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan BI Rate 100 bps menjadi 5,75% lantaran rupiah tak mampu bertahan dari gejolak ekonomi global dan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, langkah ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. 

Namun di saat yang sama, fokus kebijakan moneter yang pro-growth membuat BI juga perlu mengatur strategi kebijakan agar ketersediaan likuiditas, yang menjadi motor utama perputaran ekonomi domestik, tetap terjaga.

Baca Juga: Bekasi Fajar (BEST) Mitigasi Dampak Suku Bunga Tinggi dan Pelemahan Rupiah

Saat ini, itu diwujudkan melalui sejumlah kebijakan untuk perbankan, di antaranya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), perluasan rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan yang terbaru peningkatan rasio pendanaan luar negeri (RPLN). 

Berbekal itu, BI tampaknya ingin bank tetap mampu menjaga pertumbuhan penyaluran kredit sembari tetap menjaga biaya dananya tak naik signifikan di era suku bunga tinggi. Perry melihat efisiensi yang optimal menjadi kunci untuk itu.

“Kami meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit. Efisiensi harus ditingkatkan supaya betul-betul mendorong kredit,” kata Perry bulan lalu.

Harapan serupa juga datang dari pemerintah. Secara khusus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ingin penahanan transmisi kenaikan BI Rate dilakukan oleh Himbara.

Toh, pemerintah sudah mendorong peran strategis Himbara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui penempatan devisa hasil ekspor (DHE).

Baca Juga: APINDO : Dampak Suku Bunga Tinggi Harus Diimbangi Dukungan Fiskal untuk Dunia Usaha

“Diharapkan Himbara tidak terlalu cepat untuk menaikkan bunga kredit. Himbara punya peran besar untuk mendorong perekonomian nasional,” ujar Airlangga, Kamis (18/6/2026). 

Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto juga memanggil bos-bos Himbara ke markasnya dan mengarahkan mereka untuk tak cuman bergerak sebagai entitas bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. 

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar laba,” ujar CEO Danantara Rosan Roeslani yang ada dalam pertemuan tersebut, Kamis (18/6/2026). 

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi melihat harapan pemerintah dan bank sentral agar Himbara menahan transmisi suku bunga acuan ini seumpama kebijakan rem dan gas yang ditekan bersamaan secara terukur.

Ia menjelaskan, sejatinya pemerintah sadar ongkos meminjam uang bagi pelaku usaha dan masyarakat bakal melonjak kalau bank langsung menaikkan suku bunga kredit secara agresif. Konsekuensinya: kredit macet naik, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa jadi masif dan menekan daya beli masyarakat.

Dalam kondisi ini, menurut Rahma, Himbara diharapkan menjadi shock absorber agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir. 

“BI bertugas mengerem ketidakpastian moneter di pasar global, sementara pemerintah melalui Himbara memastikan rem tersebut tidak membuat mesin ekonomi domestik mogok mendadak,” jelas Rahma kepada Kontan, Minggu (21/6/2026).

Baca Juga: BI Diproyeksi Masih Pertahankan Era Suku Bunga Tinggi Meski Rupiah Menguat

Lagi pula, transmisi suku bunga acuan umumnya memang tak terjadi secara instan. Namun begitu, kalau ada intervensi atau keterlibatan pemerintah dalam prosesnya, tetap perlu jadi perhatian khusus karena bagaimanapun juga Himbara adalah perusahaan terbuka.

Jika Himbara tetap menahan diri ketika bank-bank lain sudah mulai mentransmisikan kenaikan BI Rate, margin keuntungan bakal tergerus. Meski fundamentalnya tetap solid karena penyaluran kredit tumbuh, pertumbuhan laba bisa melandai.