KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI memanggil PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk meminta penjelasan terkait penundaan penyelesaian proyek smelter yang telah diajukan PTFI kepada pemerintah.  Dalam agenda tersebut, Komisi VII juga turut memanggil Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin.

Ridwan terlebih dulu menjelaskan, progres pembangunan smelter tembaga PTFI masih jauh di bawah target. Hingga Juli 2020, progres pembangunan smelter yang berlokasi di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu baru mencapai 5,86% dari rencana 10,5%.

Padahal, target proyek smelter ini dipatok bisa rampung pada akhir 2023. "Per Juli 2020 masih berada di bawah rencana pembangunan, yang semula direncanakan 10,5%. Pada Desember 2023 pembangunan ini direncanakan akan selesai 100%," kata Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat, Kamis (27/8).

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

Baca Juga: Karyawan Freeport memblokade jalan minta insentif dan akses bertemu keluarga

Dalam kesempatan yang sama Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi berdalih bahwa capaian yang di bawah target tersebut terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Gara-gara Covid-19, pengerjaan proyek smelter Freeport mangkrak selama 6 bulan.

"Akibat dari dampak Covid-19 berkontribusi capaian di bawah target dari pembangunan smelter ini. Karena kontrak EPC (Engineering Procurement Construction) belum bisa difinalisasi oleh EPC kontrakror kami. Sudah berjalan kurang lebih 6 bulan penundaan ini," jelas Jenpino.