KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan mampu menghentikan impor LPG pada tahun 2030 mendatang. Berbagai strategi terus dikembangkan, salah satunya dengan optimalisasi pemanfaatan dimethyl ether (DME) yang merupakan produk hilirisasi batu bara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, pada tahun 2020 lalu kebutuhan gas LPG nasional mencapai 8 juta ton. Dari jumlah tersebut, 6 juta ton di antaranya diperoleh melalui impor, kemudian terdapat 1,9 juta ton LPG eksisting yang diproduksi di dalam negeri. Adapun 0,1 juta ton diperoleh melalui pemanfaatan jaringan gas.

Di tahun 2025 nanti, kebutuhan LPG di Indonesia diprediksi mencapai 8,8 juta ton. Namun, kali ini mayoritas kebutuhan LPG nasional diproyeksikan berasal dari DME sebanyak 3,5 juta ton. Saat itu, impor LPG masih dilakukan sebanyak 1,4 juta ton. Angka tersebut sama dengan proyeksi LPG eksisting yang juga mencapai 1,4 juta ton.

Baca Juga: Tekan impor LPG dan gasoline, proyek-proyek gasifikasi batubara terus dikembangkan

Kemudian, kebutuhan LPG di 2025 juga bakal dipasok dari kilang sebesar 0,8 juta ton. LPG juga diperoleh dari jaringan gas sebesar 0,6 juta ton. Kehadiran kompor listrik juga akan mensubtitusi kebutuan LPG saat itu sebesar 0,6 juta ton.

Pemerintah juga memproyeksikan di tahun 2025 nanti rich gas akan turut menjadi subtitusi LPG sebanyak 0,5 juta ton. Rich gas merupakan jenis gas yang memiliki kadar tinggi propane, butana, dan heptana. Nah, di tahun 2030 mendatang, kebutuhan LPG kembali meningkat sampai ke level 9,7 juta ton. Namun, di tahun tersebut diharapkan impor LPG dapat dihentikan.

Sebagai gantinya, kontribusi DME di tahun 2030 meningkat menjadi 4,5 juta ton. Kemudian, pengganti impor LPG juga berasal dari LPG yang diproduksi oleh kilang sebesar 1,8 juta ton. Di samping itu, LPG eksisting juga tetap berkontribusi sebanyak 1,2 juta ton. Adapun jaringan gas dan kompor listrik juga berkontribusi dalam kebutuhan LPG nasional masing-masing sebanyak 1,1 juta ton.

Editor: Handoyo .