KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan tarif BPJS, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pengembalian iuran yang telah dibayarkan oleh masyarakat haruslah dilakukan dalam pola yang tepat.

"Ini kembali soal teknis sebenarnya, tentu misalnya kalau harus dikembalikan lagi (iuran peserta), sebaiknya memang ini dalam pola yang win-win," ujar Melki di Gedung DPR RI, Selasa (10/3).

Baca Juga: Iuran batal naik, simak strategi BPJS Kesehatan untuk menambal defisit anggaran

Melki mencontohkan, apabila peserta yang telah membayar iuran dengan tarif baru merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI), maka dana yang sudah dibayarkan bisa dikembalikan ke kas negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Kemudian, jika peserta yang membayar adalah peserta mandiri, menurut Melki peserta tersebut dapat mencari solusi yang tepat dengan melakukan konsultasi kepada pihak BPJS Kesehatan.

"Nah kalau misalnya dia dibayar oleh perusahaan, nanti perusahaan yang akan menerima pengembalian dana," papar Melki.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan tak jadi naik, bagaimana dengan Program PRAKTIS?

Editor: Noverius Laoli