KONTAN.CO.ID - Kesepakatan AS-Tiongkok mengenai operasi TikTok di AS mencakup sejumlah hal. Salah satunya adalah ByteDance Tiongkok bisa mendapatkan satu dari tujuh anggota dewan direksi untuk entitas baru tersebut. Sementara warga Amerika memegang enam kursi lainnya.

Demikian diungkapkan oleh seorang pejabat senior Gedung Putih pada 20 September 2025.

Melansir Reuters, Presiden AS Donald Trump berupaya mencegah aplikasi video pendek dengan 170 juta pengguna di AS tersebut diblokir setelah Kongres mengesahkan undang-undang pada tahun 2024 yang memerintahkan penutupan aplikasi tersebut pada Januari 2025 jika asetnya di AS tidak dijual oleh pemiliknya, ByteDance.

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Trump telah menunda penegakan hukum tersebut hingga pertengahan Desember di tengah upaya untuk menarik aset TikTok di AS dari platform global tersebut. Dia mengumpulkan investor Amerika, dan memastikan kepemilikan baru tersebut memenuhi syarat sebagai divestasi penuh yang diwajibkan berdasarkan undang-undang tahun 2024.

Kemajuan menuju kesepakatan minggu ini menandai terobosan langka dalam perundingan berbulan-bulan antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia yang berupaya meredakan perang dagang yang meluas dan telah meresahkan pasar global.

Baca Juga: Hasil Pembicaraan Trump-Xi Jinping: Kesepakatan TikTok Hingga Bertemu di Korsel

Trump mengatakan pada 19 September bahwa ia dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mencapai kemajuan dalam perjanjian TikTok melalui panggilan telepon dan akan bertemu langsung dalam enam minggu. 

Namun, pernyataan Beijing belum mengklarifikasi seberapa jauh kemajuan tersebut telah tercapai.

Detail perjanjian tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh pejabat senior Gedung Putih, sebagian besar sejalan dengan laporan dari Reuters dan media berita lainnya dalam beberapa hari terakhir. 

Pejabat tersebut mengatakan Trump akan memperpanjang jeda terbaru dalam penegakan hukum 2024 selama 120 hari tambahan, yang menunjukkan batas waktu penyelesaian perjanjian berikutnya adalah pada bulan April.

TikTok, Kementerian Perdagangan Tiongkok, dan Administrasi Dunia Maya Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Reuters.

Namun, para anggota parlemen tetap menginginkan penjelasan tentang bagaimana kesepakatan ini akan berjalan.

"Rinciannya memang rumit," kata Anggota DPR Frank Pallone, seorang Demokrat. "Kita tidak bisa membiarkan Tiongkok terus mengakses data pribadi warga Amerika dalam jumlah besar, dan kita tidak bisa membiarkan Trump menyerahkan TikTok kepada rekan-rekan teknologinya dan menjadikannya corong MAGA. Titik."

Belum jelas apakah kesepakatan tersebut, dalam kondisi saat ini, akan memenuhi syarat sebagai divestasi penuh sebagaimana disyaratkan oleh Kongres berdasarkan undang-undang tahun 2024.

Baca Juga: Xi Jinping kepada Trump: China Terbuka untuk Negosiasi TikTok