KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilanda masalah baru. Hal itu terkait dengan target dimulainya operasional KCJB.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa proyek KCJB dimulai dengan perencanaan yang terburu-buru. Sehingga masalah muncul ketika proyek sudah berjalan pembangunannya.

Mulai dari soal negosiasi bunga yang sempat jadi isu, hingga saat ini adanya isu bahwa operasionalnya akan diundur menjadi Januari 2024. 

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

"Ini masalah dimulai dari perencanaan yang terburu-buru. Model seperti proyek yang berisiko tinggi seperti kereta cepat harusnya dibuat hati-hati, tapi ini mengejar target sebelum Pemilu alhasil akan susah," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (9/6).

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi V DPR Minta Pemerintah Rampungkan Sarana Prasarana KCJB

Bhima setuju jika proyek KCJB bisa disebut kurang smooth dibandingkan dibandingkan dengan pembangunan MRT. Proyek MRT menurutnya disiapkan dengan perencanaan yang panjang.

"Prosesnya ini berbeda dengan proyek MRT perencanaan juga cukup panjang. Kemudian dari proyek MRT juga tawaran bunganya juga kecil 0,1% dibandingkan dari kereta cepat itu awalnya kan bunganya 2%. Itu udah jauh sekali," jelas Bhima.

Kemudian masalah soal penguasaan teknis dan pengawasan juga jadi poin penting dalam perencanaan proyek besar seperti kereta cepat.

"Ini banyak step yang dilewati oleh proses kereta cepat sehingga akhirnya enggak smooth. Yang jadi Pertanyaan kenapa waktu itu pemerintah ambil proposal dari China? mungkin saat itu berpikir bahwa ada likuiditas yang cukup besar juga yang ditawarkan oleh China," ujarnya.

Bhima menegaskan, ke depan pemerintah harus selektif dalam perencanaan proyek besar seperti kereta cepat.

Baca Juga: Mulai 10 Juni, Pesan Tiket Kereta Api Bisa H-45 Sebelum Hari Keberangkatan

Isu adanya operasional yang mundur pada Januari 2024 bahkan tak menutup kemungkinan akan mundur kembali. Hal tersebut jika kesiapan teknis operasional belum optimal. Menurutnya, kesiapan transportasi publik terutama menyangkut keselamatan penumpang harus dipersiapkan matang.