KONTAN.CO.ID - Komisi Eropa sedang bergerak menuju larangan tingkat regional terhadap Huawei dan ZTE dari jaringan telekomunikasi Eropa.

Phone Arena melaporkan, pengecualian Huawei ini tidak akan langsung memengaruhi smartphone atau perangkat konsumen—setidaknya untuk saat ini. Larangan tersebut menargetkan perangkat keras jaringan seperti antena, router, dan sistem inti yang menggerakkan layanan seluler dan broadband, bukan produk untuk pengguna akhir.

Menurut Bloomberg, Wakil Presiden Komisi Henna Virkkunen kini berupaya mengubah rekomendasi Uni Eropa tahun 2020 (yang menyarankan negara-negara menghindari vendor “berisiko tinggi” dalam infrastruktur seluler) menjadi aturan hukum yang mengikat.

Ini Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Sebagai Bank Terbaik dan Teraman

Jika diterapkan, langkah ini akan memaksa seluruh 27 negara anggota Uni Eropa untuk menghapus perangkat Huawei dan ZTE dari jaringan 5G dan fixed-line mereka, atau menghadapi konsekuensi hukum dan finansial.

Walaupun keputusan terkait infrastruktur telekomunikasi biasanya berada di tangan pemerintah nasional, rencana Komisi ini akan memusatkan aturan, sehingga membatasi otonomi setiap negara dalam memilih pemasok.

Baca Juga: Saham Mitra EV Huawei, Seres Group, Turun Hampir 2% pada Debut di Bursa Hong Kong

Proposal ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik dan ekonomi antara Uni Eropa dan Tiongkok, dengan Brussel semakin khawatir terhadap implikasi keamanan dari ketergantungan pada teknologi Tiongkok dalam infrastruktur nasional yang kritis. 

Hal ini pernah terjadi sebelumnya: pada 2019, AS memberlakukan pembatasan berat terhadap Huawei.

Eropa sudah rentan

Langkah ini menjadi salah satu upaya terkuat Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Tiongkok. Pejabat Eropa berpendapat bahwa kedekatan Huawei dengan Beijing dapat membuka potensi risiko spionase atau sabotase. 

Para pengkritik perusahaan mengatakan bahwa membiarkan vendor Tiongkok tetap berada dalam tulang punggung telekomunikasi Eropa memberi pemerintah Tiongkok pengaruh di kawasan yang sudah waspada terhadap ketidakseimbangan perdagangan dan kerentanan strategis.

Di sisi lain, Huawei dan pejabat Tiongkok menolak narasi keamanan tersebut dan menyebut pembatasan itu bermotif politik. Mereka berargumen bahwa melarang pemasok yang sudah mapan dan hemat biaya hanya akan membuat biaya meningkat dan memperlambat penyebaran 5G di Eropa.

Baca Juga: Heboh! Huawei Rilis AI DeepSeek Anti-Konten Politik

Komisi Eropa juga tengah mencari cara untuk mendorong negara non-Uni Eropa melakukan hal serupa. Salah satu idenya adalah menahan penggunaan dana bantuan pembangunan Uni Eropa bagi negara-negara yang memakai peralatan telekomunikasi Tiongkok dalam proyek-proyek yang didukung UE. Sangat “demokratis”.