KONTAN.CO.ID - TOKYO. Juru bicara utama pemerintah Jepang pada hari Senin (26/10), menyampaikan bahwa Jepang tidak akan bergabung dalam perjanjian PBB terkait larangan senjata nuklir. 

Sikap yang diambil Jepang ini membuat mereka ada di jalur yang sama dengan sekutu utamanya, AS. Di sisi lain, sikap ini juga bertentangan dengan keyakinan anti-nuklir yang dianut Jepang pasca Perang Dunia II.

Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan bahwa perjanjian larangan nuklir merupakan pilihan yang tepat jika melihat kondisi keamanan di sekitar wilayah Jepang yang makin rawan.

"Kami percaya, mengingat lingkungan keamanan yang makin sulit di sekitar Jepang, adalah tepat untuk membuat kemajuan yang stabil dan realistis menuju pelucutan senjata nuklir dambil mempertahankan dan memperkuat kemampuan pencegahan kita untuk menghadapi ancaman," ungkap Kato dalam konferensi persnya, seperti dikutip Kyodo.

"Jepang memiliki tujuan yang sama dengan perjanjian ini, tentang penghapusan senjata nuklir, tetapi karena kami berbeda dalam menangani masaslah ini, kami tidak akan menjadi penandatangan," tegas Kato.

Baca Juga: Jepang pertimbangkan anggaran tambahan US$ 95,5 miliar untuk atasi virus corona

Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami dampak langsung dari serangan nuklir, Jepang telah berusaha untuk mengambil peran sebagai pemimpin dalam upaya internasional untuk pelucutan senjata nuklir.

Di sisi lain, Jepang juga masih harus bergantung pada AS untuk melindunginya dari ancaman, termasuk rudal nuklir Korea Utara. Hal ini mencegah mereka untuk mendukung larangan senjata nuklir secara penuh.

Saat ditanya apakah Jepang akan berperan sebagai pengamat dalam berjalannya perjanjian larangan nuklir, Kato menekankan saat ini perlu adanya pertimbangan cermat berdasarkan posisi Jepang dalam hubungan internasional.

Baca Juga: Dampak pandemi, angka kelahiran di Jepang akan turun drastis pada 2021