KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa Indonesia siap mengadopsi pajak minimum global pada tahun 2025, sesuai dengan Pilar Dua Kesepakatan Pajak Global yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio N. Kacaribu, menyampaikan bahwa penerapan perpajakan global bertujuan untuk menjaga hak pemajakan Indonesia dari pengambilalihan negara lain. 

"Mulai tahun 2024, semua negara, dengan mayoritas pada tahun 2025, akan mengimplementasikan pajak minimum ini, termasuk Indonesia," ungkapnya pada Jumat (4/10).

Baca Juga: Terdampak Pajak Minimum Global, Pemerintah Revisi Tax Holiday untuk Pengusaha

Dalam upaya tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian sistem perpajakan untuk menyeimbangkan antara menarik investasi asing dan memastikan keadilan pajak, termasuk pemberian insentif pembebasan pajak atau tax holiday. 

Seluruh negara juga tengah menyesuaikan insentif pajak agar sejalan dengan tarif efektif pajak minimum global.

Tarif pajak minimum global yang tertuang dalam Pilar Dua Kesepakatan Pajak Global OECD ini membatasi persaingan pajak dengan menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15%. 

Kebijakan ini akan berlaku bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 juta. Jika tarif efektif pajak yang dibayarkan perusahaan multinasional di suatu yurisdiksi kurang dari 15%, maka yurisdiksi tempat Ultimate Parent Entity (UPE) berhak mengenakan top-up tax berdasarkan income inclusion rule (IIR).

Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global 15% di 2025

Editor: Noverius Laoli