KONTAN.CO.ID - BP-AKR dan Vivo Energy Indonesia kompak mengerek naik harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis diesel pada awal bulan Mei 2026. Harga diesel di SPBU swasta bahkan menembus Rp 30.890 per liter. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) masih menahan harga BBM jenis gasoline maupun gasoil. Merujuk website resmi Pertamina Patra Niaga, harga BBM di jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pelat merah masih mengacu pada daftar harga per 18 April 2026. Kala itu, Pertamina menaikkan harga BBM secara selektif pada Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan, Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak dunia dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan BBM. Baron menegaskan bahwa Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Penyesuaian harga BBM mempertimbangkan sejumlah komponen biaya utama, mulai dari harga acuan internasional (MOPS), nilai tukar rupiah, biaya penyimpanan dan distribusi, hingga pajak-pajak. "Penyesuaian dilakukan berdasarkan proses evaluasi. Setiap penyesuaian harga BBM akan diumumkan di website resmi Pertamina Patra Niaga," kata Baron saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (3/5/2026). Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkapkan bahwa jika hanya mengacu pada harga pasar atau harga keekonomian berdasarkan harga minyak internasional, maka penyesuaian harga BBM non-subsidi bisa menjadi opsi.
Baca Juga: 14 Link Twibbon Hari Pendidikan Nasional 2026, Lengkap dengan Ucapannya Sebab, kenaikan harga minyak akan berpengaruh terhadap biaya dan margin laba. Namun, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Pertamina juga memperhatikan faktor lain di luar harga keekonomian. Meski penyesuaian harga BBM non-subsidi ditujukan untuk konsumen yang tergolong mampu, Roberth menegaskan bahwa Pertamina mempertimbangkan kepentingan nasional dan masyarakat secara luas. "Kalau hanya profit maka penyesuaian harga menjadi wajar dilakukan. Tapi kami juga memperhatikan faktor lain seperti kondisi di dalam negeri, atmosfer kondisi di masyarakat dan daya beli, long weekend, suhu ekonomi, politik, sosial dan budaya (ekopoleksosbud), dan membantu menciptakan situasi yang kondusif," terang Roberth. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi sepakat bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi domain operator sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Tulus, penyesuaian harga BBM antara lain mempertimbangkan kondisi harga minyak mentah dunia, kurs dolar terhadap rupiah, serta inflasi. Selain faktor-faktor tersebut, badan usaha juga mempertimbangkan tingkat kompetisi di pasar agar tetap bisa menarik minat masyarakat. Dengan harga yang beragam, konsumen bisa menggunakan haknya untuk memilih produk BBM mana yang sesuai dengan kriteria mesin dan daya belinya. Namun, Tulus mengingatkan bahwa di tengah situasi saat ini, badan usaha juga perlu memperhatikan aspek makro dan mikro ekonomi, termasuk daya beli masyarakat. Dengan demikian, penyesuaian harga tetap kompetitif secara bisnis sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keadaan masyarakat.
Baca Juga: Kecelakaan KRL di Bekasi Timur, Ini Alasan Kereta Tak Bisa Berhenti Mendadak "Saat kondisi sulit seperti ini, operator jangan terlalu eksploratif dari sisi harga. (Jika kenaikan harga) terlalu tinggi, justru bisa menjadi kontra produktif bagi operator itu sendiri. Jika masing-masing operator menerapkan harga yang tinggi, konsumen menjadi tidak punya pilihan," kata Tulus saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (3/5/2026). Di samping soal harga, Tulus menegaskan ketersediaan pasokan atau stok BBM di SPBU menjadi sangat krusial. Menurut Tulus, dalam kondisi saat ini, ketersediaan stok BBM mesti menjadi prioritas ketimbang hanya mengejar margin laba. "Yang terpenting ketersediaan terjamin sekalipun margin profit operator turun," tandas Tulus.
