KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pagu indikatif yang dianggarkan pemerintah untuk pembiayaan perlindungan sosial (perlinsos) menurun di 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pagu indikatif untuk biaya infrastruktur tahun depan jauh lebih tinggi.

Tercatat, pagu indikatif untuk pembiayaan infrastruktur tahun depan dianggarkan pada kisaran Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun, turun dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 427,5 trliun. Sementara, pagu indikatif untuk perlinsos dianggarkan pada kisaran Rp 332 triliun hingga Rp 349 Triliun atau naik dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 365,5 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan, dinamika ekonomi tahun ini sangat menantang khususnya dari sisi tekanan inflasi global, sehingga pemerintah perlu memprioritaskan dan meningkatkan bantuan untuk aspek kegiatan masyarakat tahun depan, apalagi dimasa pemulihan ekonomi.

“Sehingga melihat pagu indikatif perlinsosnya yang menurun, di sisi lain infrastrukturnya meningkat saya pikir ini belum mencerminkan kebijakan yang ideal dengan konteks memberikan afirmasi kepada masyarakat,” tutur Abra kepada Kontan.co.id, Minggu (18/4).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Anggaran Perlindungan Sosial pada 2023 Capai Rp 349 Triliun

Menurutnya, dikuranginya anggaran perlinsos pada tahun depan tidak tepat karena, sudah ada beberapa wacana pemerintah yang akan menaikkan harga energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi seperti pertalite dan juga wacana akan menaikkan tarif listrik, serta gas LPG 3 kg.

Dia khawatir, dengan adanya keputusan menaikkan harga-harga energi tersebut, akan meningkatkan kemiskinan pada tahun ini dan juga tahun depan. Sehingga, menurutnya jika tingkat kemiskinan meningkat, mau tidak mau pemerintah harus memberikan bantalan, seperti bantuan sosial kepada masyarakat.

“Itu menjadi justifikasi yang sangat kuat agar pemerintah menambah anggaran perlinsos di tahun depan,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mempertimbangkan anggaran perlinsos tahun depan, dengan melihat risiko dari adanya peningkatan kemiskinan akibat inflasi yang nantinya bisa melebar di atas target APBN tahun ini.

Paling tidak, anggaran tersebut setara dengan anggaran perlinsos di 2020 dan 2021, atau justru bisa lebih tinggi lagi. Hal ini mengingat, tahun ini dan wacana kedepan pemerintah akan melakukan penyesuaian harga.

Editor: Handoyo .