KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Negara terpadat di dunia secara resmi disebut Republik India. Meskipun negara ini juga memiliki banyak nama dan julukan tidak resmi lainnya, julukan resminya tetap “India” – setidaknya untuk saat ini. 

Mengutip The Week, terdapat desakan di antara sebagian masyarakat di India, termasuk sejumlah pejabat tertinggi pemerintahan, untuk secara resmi mengubah nama negara tersebut menjadi "Bharat". Ini merupakan kata Hindu untuk India.

Rencana untuk mengubah nama negara Asia Selatan tersebut tampaknya semakin mendapat perhatian dalam beberapa minggu terakhir, diselingi oleh serangkaian acara pada konferensi G20 di ibu kota India, New Delhi. 

Pada pertemuan puncak pembukaan konferensi, Perdana Menteri Narendra Modi duduk di belakang plakat bertuliskan Bharat, bukan India. Presiden Droupadi Murmu juga mengirimkan undangan jamuan makan malam G20 yang menyebutnya sebagai "Presiden Bharat".

Meski perdana menteri dan presiden India tampaknya setuju dengan perubahan nama negaranya, gagasan tersebut menuai kontroversi. 

Namun mengapa India mempertimbangkan perubahan nama ini?

Baca Juga: G20 Sepakat Dongkrak Energi Terbarukan Hingga Tiga Kali Lipat

Baik Modi maupun Murmu menganut agama Hindu, agama mayoritas penduduk India. Modi – dan Partai BJP yang berkuasa – adalah pendukung lama nasionalisme Hindu di India, dan juga menggunakan nama negara versi Hindu daripada “India” dalam bahasa Inggris. 

The Independent yang mengutip laporan dari media India menyatakan bahwa pemerintahan Modi berusaha mengubah nama negaranya pada 'sesi khusus' parlemen mendatang sebagai cara untuk memperkuat identitas nasional Hindu.

Bharat sebenarnya sudah menjadi salah satu nama alternatif resmi India — kalimat pertama konstitusi negara tersebut mengacu pada "India, adalah Bharat." 

Selain kata dalam bahasa Urdu, "Hindustan", ketiga nama ini "digunakan secara bergantian secara resmi dan oleh publik," lapor Al Jazeera. Namun di seluruh dunia, India adalah nama yang paling umum digunakan. 

Baca Juga: Kemenlu China: Perekonomian Tiongkok Tangguh dan Belum Terpuruk

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie