KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan paradigma dan keterlibatan aktif multi-sektoral sangat dibutuhkan dalam menekan prevalensi perokok di Indonesia yang tercatat sudah mencapai 33,8% per tahun 2018 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo menyebutkan saat ini ada sejumlah hal yang menjadi tantangan dalam upaya penurunan prevalensi perokok serta efek konsumsi tembakau di Indonesia.

Salah satunya adalah paradigma yang masih lebih berpusat pada bebas risiko (zero risk) dibanding mengurangi risiko atau bahaya (risk/harm reduction).

“Paradigma tanpa bahaya (zero risk) masih lebih kuat dibanding pengurangan risiko (risk/harm reduction),” ujar pria yang akrab disapa Bimmo ini dalam acara 4th Scientific Summit on Tobacco Harm Risk yang diadakan baru-baru ini.

Baca Juga: Peneliti UI sebut kenaikan tarif cukai hasil tembakau dapat kendalikan konsumsi rokok

Menurut Bimmo, paradigma ini menyebabkan terbatasnya penelitian dan studi oleh peneliti lokal terkait upaya pengurangan bahaya tembakau dan produk-produk alternatif yang bisa mendukung upaya tersebut.

Di sisi lain, terjadi pula resistensi dan kurangnya pemahaman terkait pengurangan bahaya tembakau (tobacco harm reduction) di kalangan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai pembuat regulasi.

Untuk itu, pemerintah diharap bisa lebih terbuka lagi terkait konsep pengurangan bahaya tembakau serta instrumen-instrumen di dalamnya, dan bersedia untuk mendukung terlaksananya studi terkait konsep pengurangan bahaya tembakau, termasuk penelitian mengenai produk tembakau alternatif.

“Studi dan riset berbasis sains terkait pengurangan bahaya tembakau bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya transformasi kesehatan dalam menghadapi epidemi merokok,” tambahnya.

Editor: Yudho Winarto