KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban upah jadi alasan kuat pengusaha merelokasi pabrik agar terjadi efisiensi. Baru-baru ini sejumlah 140 pabrik di Jawa Barat gulung tikar karena isu pengupahan.

Sejatinya ini bukan hal pertama terjadi. Pelaku industri padat karya yang masih memiliki modal memilih untuk ekspansi atau bahkan memindahkan pabriknya dari area Jawa Barat ke Jawa Tengah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri, untuk industri padat karya seperti industri garmen dan alas kaki, upah karyawan menjadi faktor yang penting. Sebabnya, jumlah karyawan dalam industri padat karya bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu.

Baca Juga: Jawa Tengah menarik bagi industri padat karya lantaran UMK relatif rendah

Firman menambahkan, untuk pabrik alas kaki, relokasi pabrik biasanya dilakukan oleh industri yang ada di wilayah Banten. Relokasi dilakukan karena setiap tahun upah selalu naik, sementara nilai pemesanan jarang sekali meningkat.

Asal tahu saja, selain Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK), industri alas kaki juga dikenakan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota).

"Bagi Industri padat karya, apalagi yang berorientasi global ini dirasa sangat memberatkan," kata Firman ketika dihubungi Kontan.co.id, Jumat (2/8). Padahal, produk alas kaki yang berorientasi ekspor harus bersaing dengan kompetitor seperti Vietnam dan Kamboja.

Baca Juga: Biaya dana naik, laba bersih Bank Danamon (BDMN) anjlok 10% di semester I

Relokasi menjadi salah satu pilihan perusahaan untuk menekan biaya produksi, sehingga biaya produksi bisa lebih kompetitif. Relokasi umumnya di lakukan ke daerah-daerah dengan UMK yang lebih kompetitif dan tidak ada UMSK. Di antaranya, sebagian Jawa Barat seperti Majalengka dan Sukabumi, serta Jawa Tengah. Untuk saat ini, menurut Firman sudah ada 26 industri alas kaki di Jawa Tengah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIn) mBenny Soetrisno, menjelaskan disamping upah yang murah, faktor-faktor lain yang menarik dari Jawa Tengah seperti perijinan yang lebih mudah.

Editor: Handoyo .