KONTAN.CO.ID - Iran mengecam sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) dan mendesak negara-negara lain untuk tidak ikut menerapkannya.

Pada saat yang sama, upaya diplomatik untuk membuka kembali Selat Hormuz terus dilakukan karena status jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mengakhiri perang.

Melansir Reuters, Kementerian Luar Negeri Iran pada Jumat (28/8/2026) menyebut sanksi baru AS sebagai bentuk "terorisme negara".

Baca Juga: Harga Emas Spot Stabil Jelang Pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di Jackson Hole

Iran juga menyatakan negara lain memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak menerapkan sanksi tersebut.

Pernyataan itu muncul setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Senin memperingatkan negara-negara yang tetap melakukan hubungan bisnis dengan Iran akan menghadapi sanksi sekunder.

Washington menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari kampanye tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Namun, Departemen Keuangan AS belum benar-benar menjatuhkan hukuman kepada negara atau perusahaan yang dimaksud.

Trump pada Kamis kembali mengatakan AS tidak sedang berunding dengan Iran. Gedung Putih juga menegaskan kampanye tekanan ekonomi akan terus dilakukan hingga Teheran bersedia "datang ke meja perundingan secara berarti".

Kementerian Luar Negeri Iran menilai seluruh negara berdasarkan hukum internasional berkewajiban menolak penerapan sanksi AS terhadap Teheran.

Iran bahkan menyebut langkah terbaru Washington sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" karena dinilai berpotensi mengancam kesehatan dan mata pencaharian jutaan warga sipil.

Baca Juga: Harga Seng Tembus Level Tertinggi Empat Tahun, Naik 7,4% pada Agustus

Iran: Tekanan Tidak Berhasil

Di tengah kampanye tekanan ekonomi AS, sejumlah negara berupaya menghidupkan kembali jalur diplomasi untuk mengakhiri perang.

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan, dalam pembicaraan dengan para pemimpin Iran di Teheran pada Kamis, dirinya menekankan pentingnya mengembalikan kondisi pelayaran melalui Selat Hormuz seperti sebelum perang.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai pembicaraan yang "kreatif".

Ia kembali menyerukan kepada AS untuk menghentikan tekanan militer dan ekonomi serta kembali ke meja perundingan.

"Menempatkan diplomasi kembali ke jalurnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal itu bergantung pada pemahaman AS terhadap satu fakta sederhana: tekanan tidak berhasil," kata Araqchi melalui media sosial X.

Qatar dan Pakistan sebelumnya turut membantu memediasi nota kesepahaman pada Juni yang menghasilkan gencatan senjata.

Namun, kesepakatan tersebut dengan cepat runtuh akibat perbedaan pandangan antara Iran dan AS terkait Selat Hormuz.

Baca Juga: Ekspor Melonjak, Laba BYD Naik 29,8% pada Kuartal II 2026