KONTAN.CO.ID -  SINTANG. Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di salah satu daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan di area bekas-bekas tambang. Tidak hanya di Kalbar, kegiatan serupa nantinya akan dilakukan di provinsi-provinsi lain.

"Kita tahu ini adalah bekas pertambangan emas kira-kira tahun '90-an. Kemudian tadi kita telah menanam vegetasi pohon baik itu buah-buahan dan spesies-spesies yang lainnya," ujar Jokowi usai menanam pohon, Rabu (8/12).

Bantu Korban Bencana, Bank Mandiri Bangun Huntara Danantara di Aceh Tamiang

Dengan penanaman pohon tersebut, Jokowi berharap daerah tangkapan air (DTA) atau catchment area dan daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi bisa pulih. Sebelumnya aliran sungai tersebut mengalami kerusakan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan.

Baca Juga: Jokowi tinjau tanggul dan serahkan bantuan di Kalbar

Penanaman pohon juga diharapkan bisa dilakukan di tempat-tempat area bekas tambang lainnya. "Selain kita akan juga membangun sebuah persemaian (nursery) di lingkungan Sungai Kapuas dalam rangka penanaman kembali, rehabilitasi kembali hutan-hutan kita yang rusak," imbuhnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam laporan tertulisnya menyebut wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan. Karena potensi penyimpanan air tahan sebagian besar berasal dari kawasan tersebut. "Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang," ujar Siti Nurbaya.

DAS Kapuas membentang dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Kota Pontianak yang melintasi sejumlah kabupaten lainnya yakni Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak.

Sejak tahun 2016, DAS Kapuas termasuk dalam target rencana strategis prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dipulihkan daya dukungnya karena pertimbangan tingkat kekritisan lahan.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Pemerataan infrastruktur tingkatkan investasi di luar Jawa