KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, program pemberian bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, berpotensi menjadi program yang tidak efektif jika penerima bantuan tidak tepat sasaran.

Ubaid meminta proses pengelolaan dan pendistribusian dilakukan secara transparan, akuntabel serta melibatkan semua pihak. Nama-nama calon penerima bantuan harus dipublikasikan sekolah atau perguruan tinggi dengan harapan semua orang bisa mengawasi.

Baca Juga: Kuota gratis bagi siswa, guru, mahasiswa & dosen sebesar 35-50 GB per bulan

“Ini untuk supaya tepat sasaran. Dana triliunan itu bisa menjadi pemborosan uang jika disalurkan tidak tepat sasaran. Kalau manajemen pengelolaannya dan pendistribusiannya dilakukan secara tertutup, diam-diam, itu sudah dipastikan akan ada banyak penyelewengan dan modus-modus korupsi di dalam situ,” kata Ubaid ketika dihubungi, Jumat (28/8).

Ubaid menyebut, bantuan kuota hanya bermanfaat bagi masyarakat yang punya sarana – prasarana yakni yang memiliki Handphone maupun laptop atau komputer.

“Banyak juga peserta didik yang HP nya tidak punya, HP nya milik orang tua. Atau HP nya sangat terbatas spek nya itu. Jadi kalau digunakan PJJ tidak memungkinkan,” ucap dia.

Baca Juga: Menyasar 160 ribu mahasiswa PTKIN, Kemenag sebut keringanan UKT sampai Rp 54 miliar

Selain itu, JPPI menyoroti pemberian bantuan kuota di daerah – daerah yang sarana prasarana pendukungnya tidak memadai. Seperti di daerah-daerah yang jaringan listriknya tidak stabil atau bahkan yang tidak ada listrik.

Editor: Noverius Laoli