Kejar Target Pajak Konsumsi 2024, Konsumsi Masyarakat Perlu Dijaga



KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2024 lebih tinggi dari outlook tahun ini sebesar Rp 742,3 triliun. Kenaikan target pajak konsumsi ini seiring dengan tingkat konsumsi dan permintaan domestik yang tetap solid.

Mengutip Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditargetkan mencapai Rp 810,4 triliun atau naik 9,2% dari outlook tahun 2023.

"Target tersebut sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan dalam negeri yang tetap solid seiring semakin membaiknya aktivitas perekonomian," tulis pemerintah, dikutip Minggu (20/8).


Baca Juga: Intip Sejumlah Rencana Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Depan

Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, mengatakan, kunci utama untuk meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM adalah dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi pada tahun depan.

Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan menjadi sangat relevan.

"Saya melihat, kenaikan gaji ASN akan menjadi faktor pengungkit daya beli masyarakat, sehingga bisa memicu permintaan atas barang dan jasa," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Sabtu (19/8).

Menurutnya, naiknya permintaan barang dan jasa tersebut akan menjadi daya ungkit langsung bagi penerimaan PPN dan PPnBM. Selain itu, adanya momen pemilu pada tahun depan juga akan menjadi pendorong tercapainya target penerimaan pajak konsumsi pada tahun depan.

"Kegiatan pemilu bisa menjadi sisi lain yang bisa memicu permintaan masyarakat," katanya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Beberkan Tantangan Program Konversi Motor Listrik

Di samping itu, anggaran belanja pemerintah pusat yang naik 6,5% dibanding outlook tahun 2023 juga bisa menjadi faktor penting dalam mendorong konsumsi masyarakat.

Ia menilai, meski tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat, namun belanja pemerintah pusat bisa menimbulkan efek lanjutan bagi kegiatan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan outlook tahun 2023 dibanding 2022 yang hanya 0,8%.

Kendati begitu, Wahyu memberikan catatan di sisi belanja subsidi pada tahun depan yang hanya tumbuh 4,2% dibandingkan outlook tahun 2023. Pertumbuhan ini melambat, atau lebih rendah dari outlook belanja subsidi tahun 2023 yang diperkirakan tumbuh 7,4%.

Editor: Noverius Laoli