KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah segera merancang kebijakan sosial yang universal dan lintas kelas. Desakan ini muncul menyusul kritik terbuka Presiden Prabowo Subianto terhadap dominasi paham neoliberal dalam pembangunan Indonesia selama tiga dekade terakhir. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, Presiden Prabowo menegaskan ketidakpercayaannya terhadap teori trickle-down effect, bahwa kekayaan kelompok atas akan otomatis menetes ke rakyat kecil.
Menurut Direktur Riset Infast Bestari Muhammad Ridha, kritik tersebut seharusnya tidak berhenti di level wacana ekonomi makro atau kepemilikan usaha, melainkan dilanjutkan ke desain kebijakan sosial. Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal justru ada di desain perlindungan sosial yang selektif dan tersasar yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar. "Logika ini mengasumsikan kelas menengah cukup mampu menopang dirinya sendiri di tengah pasar bebas. Padahal asumsi itu semakin tidak sesuai kenyataan,” kata Ridha, Sabtu (25/7). Infast Bestari mengutip data Susenas BPS yang diolah Mandiri Institute. Jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025, atau berkurang 1,1 juta jiwa. Angka ini jauh lebih dalam dibanding penurunan 0,4 juta jiwa tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1% year-on-year, terendah di antara seluruh kelompok ekonomi. Kelompok miskin tumbuh 4,7%, aspiring middle class 4,8%, kelompok rentan 5%, dan kelompok atas 6,8%. Konsumsi pangan kelas menengah bahkan anjlok menjadi hanya 0,9%, dari sebelumnya 4,6%. “Kenaikan belanja transportasi 22,5% dan telepon seluler 31,2% bukan tanda kesejahteraan membaik, melainkan indikasi pola konsumsi defensif. Kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sambil terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan,” jelas Ridha.
Ridha juga merujuk riset Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum ISEAS-Yusof Ishak Institute (21 Juli 2026). Studi tersebut menemukan hubungan empiris antara penyusutan kelas menengah dan meningkatnya demonstrasi di tingkat provinsi sepanjang 2015–2024. Setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berasosiasi dengan tambahan tiga demonstrasi. Provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah rata-rata memiliki 13 demonstrasi lebih banyak dibanding yang stabil. “Ini bukan sekadar soal statistik ekonomi, melainkan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah adalah soal keadilan sekaligus stabilitas politik jangka panjang,” tegasnya.
