KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa program subsidi transportasi publik Buy The Service (BTS) masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di daerah.

Salah satunya adalah penolakan dari sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di tahap awal implementasi program.

“Awalnya program BTS ini ditolak banyak pemerintah daerah. Padahal, manfaatnya besar bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” ungkap Aan dalam diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung”, yang digelar Harian Kompas, Jumat (8/8/2025).

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Baca Juga: Pemerintah Terus Berupaya Mengembangkan Transportasi Publik Ramah Lingkungan

Program BTS merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyediakan layanan transportasi berbasis bus dengan sistem pembayaran kepada operator oleh pemerintah, bukan oleh penumpang secara langsung.

Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan dengan tarif terjangkau, sementara operator tetap mendapatkan kepastian pendapatan berdasarkan kinerja layanan.

Hingga kini, program BTS sudah diterapkan di 14 kota, dengan sejumlah kota seperti Semarang mulai menjalankan program ini secara mandiri tanpa subsidi pusat, yang menurut Aan menjadi contoh positif kolaborasi antara pusat dan daerah.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Berencana Perluas Layanan Transportasi Publik di Sekitar Jakarta

“Semarang jadi salah satu kota yang sudah bisa menjalankan BTS secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa saat sinergi jalan, maka layanan publik bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Aan.

Integrasi Jadi Kunci Efisiensi Transportasi

Menurut Aan, ke depan integrasi antarmoda menjadi isu strategis yang harus dijawab segera oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Tujuannya tidak hanya agar perpindahan moda transportasi menjadi lebih mudah, tetapi juga untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.

“Integrasi ini penting, salah satunya untuk memangkas ongkos perjalanan. Transportasi adalah urat nadi kehidupan. Kalau kita ingin melihat budaya dan modernitas suatu bangsa, lihat saja bagaimana mereka mengelola sistem transportasinya,” ujar Aan.

Baca Juga: Begini Cara Dapat Kartu Transportasi Publik Gratis di DKI Jakarta

Ia menambahkan bahwa keberhasilan sistem transportasi akan mencerminkan kualitas tata kelola kota dan kepedulian terhadap kebutuhan warganya.

Karena itu, pemerintah terus mendorong sinergi antara BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan BTS dan program transportasi publik lainnya.