KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, belum ada persiapan alokasi anggaran khusus untuk mendukung proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur mulai tahun depan. 

Bendahara negara ini menyebut, Kemenkeu masih menunggu hingga rancangan rencana induk (masterplan) yang disiapkan Kementerian PPN/Bappenas benar-benar selesai dan disosialisasikan di tingkat antarkementerian. 

Baca Juga: Menimbang untung-rugi Ibukota baru

“Kita nanti pelajari masterplan yang disusun Bappenas, bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri,” ujar Menkeu saat ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/8). 

Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dikaji pemerintah terkait menyiapkan anggaran pemindahan ibu kota. Di antaranya, mempelajari status aset-aset seperti tanah di Kalimantan Timur, sekaligus memetakan kebutuhan belanja modalnya. 

Selain itu, Kemenkeu juga masih harus mempelajari inventarisasi aset-aset yang berada di DKI Jakarta setelah status ibu kota nantinya berpindah. Ia mengatakan, pemerintah bahkan belum menetapkan pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota ini sendiri apakah akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus. 

“Kita juga akan lihat seluruh kemungkinan pembiayaan yang ada sehingga kita harapkan dampaknya ke APBN seminimal mungkin,” tutur dia. 

Jika dikaitkan dengan persiapan APBN 2020 yang kini tengah berjalan, Sri Mulyani menyatakan belum ada alokasi khusus yang disiapkan pemerintah dalam untuk pemindahan ibu kota.

Anggaran yang kiranya akan dibutuhkan untuk sejumlah kementerian terkait dalam proses pemindahan ibu kota, menurutnya, sudah masuk dalam pos belanja masing-masing.

Baca Juga: Ibukota di Kaltim ancam penambangan batubara, Indika: Kami punya tambang di Paser

Editor: Noverius Laoli