KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia akan memberlakukan Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Dengan berlakunya TSS ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berharap Indonesia dapat meningkatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut.

"Dengan diimplementasikannya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok bulan depan, saya harap kami bisa jeli memanfaatkan peluang sehingga Indonesia bisa mendapat keuntungan ekonomi dari kegiatan ini. Dari TSS Selat Malaka, keuntungan ekonomi yang didapatkan selama ini masih sedikit," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Sabtu (27/6).

Baca Juga: Meski ada wabah corona, enam kapal ternak tetap beroperasi

Menurut dia, dengan penerapan TSS ini, Indonesia bisa mendapatkan manfaat jangka panjang terutama dengan adanya peningkatan volume dan aktivitas pelayaran. Menurutnya, Indonesia bisa menyediakan apapun yang dibutuhkan kapal-kapal yang melintas.

"Misalnya logistik, menyediakan stasiun-stasiun pengisian bahan bakar atau jika mereka ingin istirahat, kita bisa sediakan tempat-tempat beristirahat. Jika membutuhkan bantuan modal, kita bisa undang para investor untuk ikut berinvestasi,” lanjut Purbaya

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut baik ide tersebut. Apalagi, menurutnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II yang cukup padat telah menjadi sorotan dunia. Dia mengatakan, hal ini bisa mendorong peran Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

"Padatnya arus kapal di selat Sunda dan selat Lombok butuh peraturan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menghindari kecelakaan kapal dengan panduan fasilitas Vessel Traffic System (VTS) yang memberitahukan kepada kapal patroli di TSS tersebut,” jelas Budi.

Editor: Anna Suci Perwitasari