SERANG. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengajak koperasi yang bergerak di bidang perumahan bersatu membentuk Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK) Perumahan. Dengan membentuk badan ini diyakini koperasi bisa mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

"Nah kalau satu-satu begini bisa bermanfaat, baik tapi prosesnya lama. Jadi kami harapkan koperasi ini bersatu membentuk BUMK Perumahan," imbuh Sekretaris Kemenkop Agus Muharram dalam keterangan tertulis yang KONTAN terima terkait penyerahan rumah layak huni gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Serang, pada Kamis (3/8).

Sebagaimana diketahui berdasarkan dana Online Data System (ODS) per Juli 2017 kelompok koperasi yang bergerak di dalam usaha perumahan sebanyak 155 unit, yang sudah bersertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 49 unit.

Agus mengatakan koperasi nantinya bisa secara swadaya menghimpun dana melalui BUMK Perumahan yang dibentuk, baik yang berasal dari anggota koperasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) baik dari perusahaan swasta maupun PKBL, serta melalui bantuan pemerintah.

"Yang mengelola koperasi (BUMK) ditangani secara manajemen modern. Banyak koperasi yang membangun rumah cuma belum bersatu. Mari bersatu membentuk BUMK perumahan se Indonesia," lanjut Agus.

Menurut Agus, pembangunan koperasi melalui jalur koperasi ini sangat penting artinya, karena sifat koperasi yang non profit, mengedepankan kepentingan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja gotong royong akan dapat mendorong bagi terwujudnya konsep hunian yang lebih manusiawi.

Adapun satu unit rumah layak huni gratis yang diserahkan secara simbolik oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah itu dibangun oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dari 6 unit yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Serang atau dari total 36 unit yang telah dibangun se-Provinsi Banten.

"Sepantasnya kita semua berterima kasih kepada jajaran pengurus dan pengelola koperasi ini yang telah menjalankan kegiatan sosial untuk anggotanya dan masyarakat yang tidak berpendapatan tetap dan kurang beruntung secara ekonomi," ungkap Agus.

Dalam kesempatan itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan selain pengangguran, kemiskinan juga menjadi masalah utama di Serang, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 12.700 rumah. Inilah yang akan menjadi prioritas utamanya dalam lima tahun ke depan.

"Target maksimal setiap tahun menyelesaikan 2 ribu rumah. Tapi ini masih berat, dari berbagai pihak kami akses, Kementerian PUPR, Kemensos, Pemprop Banten, CSR BJB, dan PMS," ujar Ratu Tatu.

Karena itu, atas nama pemerintah daerah, Ratu Tatu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kopsyah BMI dan kepada stakeholders yang ada karena telah membantu menyediakan rumah layak huni gratis di wilayah Kabupaten Serang.

"Kopsyah BMI telah menunjukan prestasi yang membanggakan terutama sebagai koperasi masyarakat yang berbasis syariah dan termasuk koperasi besar di Provinsi Banten," tukas dia.

Editor: Yudho Winarto